Bawaslu Kota Malang Usulkan Pencoblosan Ulang di 2 TPS

Bawaslu Kota Malang Usulkan Pencoblosan Ulang di 2 TPS
Ilustrasi ( Foto: Antara )
Aries Sudiono / WBP Sabtu, 20 April 2019 | 09:28 WIB

Malang, Beritasatu.com - Bawaslu Kota Malang bakal merekomendasikan ke KPU Kota Malang untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 9 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, dan TPS 17 Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. PSU tidak dilakukan untuk Pilpres 2019, namun hanya untuk Pileg 2019. Sebab kasus di TPS 9, lima warga dari luar Malang Raya yang memiliki surat pindah pilih justru diberi surat suara untuk caleg provinsi dan caleg kota.

“Ada enam orang yang satu warga Malang Raya (di luar Kota Malang) yang seharusnya tidak dapat surat suara caleg kota. Kalau yang lima orang ini bukan warga Malang Raya, tapi ikut coblosan caleg provinsi dan kota. Yang diulang cukup pilegnya saja,” ujar Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa dalam keterangan persnya, Jumat (19/4/2019) malam.

Alim Mustofa menyebutkan secara administrasi hal itu sudah bisa disebut pelanggaran sehingga layak dilakukan PSU. Di TPS 9 Bunulrejo pelanggaran hanya ditemukan untuk proses pencoblosan pileg saja. Sedangkan pilpres sudah benar, tidak ada masalah.

Sedangkan kasus di TPS 17 Penanggungan, ditemukan seorang warga luar Malang Raya yang menggunakan hak pilihnya tanpa mengurus pindah pilih atau form A5. Warga itu diketahui hanya bermodal KTP elektronik saja. “Jadi hanya bawa e-KTP seharusnya tidak boleh karena bukan warga kelurahan situ dan tak punya surat pindah pilih. Untuk yang di Klojen ini sedang kita dalami,” papar Alim Mustofa.

Alim Mustofa menuturkan, langkah selanjutnya Bawaslu bakal memanggil kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), panitia pengawas (panwas) kelurahan, dan panwas kecamatan untuk menjelaskan kronologis pasti kekeliruan di TPS 09 dan TPS 17 Penanggungan. Setelah memintai keterangan, Bawaslu bakal melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi ke KPU Kota Malang. "Rekomendasi PSU harus dijalankan oleh KPU," tandas Alim Mustofa.



Sumber: Suara Pembaruan