Dua TPS di Kulonprogo Diusulkan Pemilu Ulang

Dua TPS di Kulonprogo Diusulkan Pemilu Ulang
Ilustrasi pemungutan suara di TPS pada Pemilu 2019. ( Foto: Antara )
Fuska Sani Evani / WBP Sabtu, 20 April 2019 | 09:52 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS) yakni TPS 31 Kelurahan Wates (Kecamatan Wates) dan TPS 2 Desa Margosari (Kecamatan Pengasih). Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat dinilai telah menyalahi prosedur.

Ketua Bawaslu Kulonprogo, Ria Harlinawati mengatakan, di TPS 31 Wates, terdapat dua orang pemilih yang menggunakan e-KTP luar daerah (Papua) dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). KPPS tetap memberikan hak pilih dengan memberikan satu jenis surat suara yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan di TPS 2 Margosari terdapat tiga orang pemilih DPTb/pemilih pindah memilih. Ketiga orang itu seharusnya hanya mendapatkan empat jenis surat suara, namun oleh KPPS setempat diberikan lima surat suara sekaligus.

Rencananya, pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada Minggu (21/4/2019) mendatang. Undangan pencoblosan ulang akan disebar hanya kepada masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Sebagai gambaran, jumlah DPT di TPS 31 Wates ada 274 orang, sedangkan di TPS 2 Margosari ada 289 orang.

Kondisi yang sama juga terjadi di Bantul. Komisioner Bidang Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Bantul, Supardi mengatakan, pihaknya masih mempelajari pemungutan suara (TPS) mana saja yang berpotensi PSU. Rekomendasi PSU pun belum dikeluarkan karena proses pemetaan masih berlangsung, paling lama 10 hari setelah pemungutan suara dilakukan.

Dikatakan, PSU ini belum tentu dilakukan untuk seluruh surat suara. "Belum tentu untuk semua pemilih. Bisa parsial sesuai pelanggaran administrasi yang terjadi," terang Supardi.

Sebelumnya, Komisioner KPU Bantul Arif Widayanto mengatakan PSU mungkin saja dilakukan. Terlebih jika ada prosedur pemungutan suara yang terlewat. "Kalau prosedur tidak sesuai berarti ada cacat proses. Kalau ada cacat proses berarti akuntabilitasnya dipertanyakan. Maka ketika ada satu atau dua kejadian, kita lihat kasusnya seperti apa," papar Arif Widayanto.

Lanjutnya, ada beberapa kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan PSU. Pertama, pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama, alamat, pada surat suara yang sudah digunakan.

Ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah. "Keempat, pemilih menggunakan hak pilih tidak memiliki KTP el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Jadi akumulatif," terang Arif Widayanto.



Sumber: Suara Pembaruan