Ini Tahapan Penghitungan Suara oleh KPU

Ini Tahapan Penghitungan Suara oleh KPU
Suasana penghitungan suara Pilpres dan Pemilu 2019 di Selandia Baru. ( Foto: dok )
Aditya L Djono / ALD Sabtu, 20 April 2019 | 10:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat kini menantikan hasil resmi penghitungan suara pilpres dan pileg secara resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, penghitungan suara baru sampai pada tingkat kecamatan, setelah penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) diselesaikan pada 17 dan 18 April 2019.

Dari TPS, seluruh surat suara yang telah dicoblos berikut dokumen berita acara penghitungan di TPS dibawa ke Panita Pemilihan Kecamatan (PPK). Demikian seterusnya penghitungan dilakukan secara berjenjang ke tingkat kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota, berlanjut ke tingkat provinsi oleh KPU provinsi, dan terakhir di tingkat pusat oleh KPU. Sesuai tahapan yang telah disusun KPU, seluruh proses penghitungan manual harus selesai paling lambat 22 Mei 2019.

Banyak pihak berharap KPU mampu menuntaskan penghitungan suara lebih cepat, setelah melihat dinamika yang terjadi saat ini di mana terjadi saling klaim kemenangan dalam pilpres. Oleh karenanya, fokus perhatian masyarakat diarahkan pada penghitungan suara pilpres. Dua kubu pasangan capres-cawapres telah mengingatkan para saksi dan relawannya untuk mengawal dan memantau secara langsung seluruh tahap penghitungan suara.

Tingginya perhatian pada pilpres, berpotensi membuat pengawasan dan pemantauan penghitungan suara pileg mengendur. Kondisi inilah yang harus diantisipasi semua pihak agar tidak terjadi manipulasi penghitungan suara. Sebab, banyak kasus sengketa pemilu lantaran dugaan manipulasi penghitungan suara. Peluang tejadinya manipulasi lebih memungkinkan terjadi saat tahap penghitungan di tingkat kecamatan. Modus yang digunakan antara lain mengganti dokumen plano penghitungan suara, atau merusak kertas suara yang sudah tercoblos agar menjadi tidak sah sehingga mengurangi perolehan suara caleg tertentu. Cara ini dilakukan oknum petugas memanfaatkan kelengahan saksi.

Oleh karenanya, saksi, relawan, dan masyarakat diharapkan turut mengawal dan mengawasi seluruh tahap penghitungan suara, agar tidak terjadi manipulasi. Petugas PPK maupun KPU harus memberi akses semua pihak untuk ikut memantaunya.



Sumber: Suara Pembaruan