Persepi Protes Keras Tudingan Prabowo soal Lembaga Survei

Persepi Protes Keras Tudingan Prabowo soal Lembaga Survei
Calon presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangan pada Pilpres 2019 di kediamannya Jl. Kertanegara, Jakarta, 18 April 2019. ( Foto: ANTARA / Indrianto Eko Suwarso )
Yustinus Paat / YS Sabtu, 20 April 2019 | 22:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua asosiasi lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Philips Vermonte memprotes keras pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut lembaga survei yang melakukan quick count atau hitung cepat adalah lembaga abal-abal yang tak bisa dipercaya oleh rakyat dan pantas diusir ke Benua Antartika.

Menurut Philips, quick count atau exit poll yang dilakukan lembaga survei merupakan kegiatan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Kegiatan exit poll dan quick count yang kami lakukan adalah aktivitas ilmiah atau saintifik yang tidak main-main. Kegiatan tersebut ada metodenya dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Philips dalam konfrensi pers di Hotel Morissey, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Philips menegaskan, lembaga survei yang bernaung di bawah Persepi tidak mungkin membuat quick count atau exit poll abal-abal atau mengarang dengan menunjukkan angkanya. Mereka harus mempunyai sampel dan sampelnya dari penghitungan suara di TPS yang sudah tercatat di C1 plano.

"Data itu diambil dari berbagai TPS, C1 yang dikumpulkan oleh orang di lapangan, pergerakan datanya dan lain-lain yang sebetulnya semua dilakukan secara terbuka," ungkap dia.

Apalagi, lanjut Philips, rekam jejak lembaga survei dalam melakukan quick count dari Pilpres 2014 termasuk di sejumlah Pilkada Serentak mulai 2015, tidak berbeda jauh dari hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Menurut catatan kami, record cukup baik, dalam arti tidak meleset dari hasil akhir yang dihitung secara manual oleh KPU," ungkap dia.

Lebih lanjut Philips mengatakan, kegiatan quick count yang dilakukan lembaga survei juga dilindungi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang terpenting adalah lembaga survei tersebut adalah lembaga yang terdaftar atau terverifikasi oleh KPU dengan melaporkan badan hukum, metodologi, dan sumber dana ke KPU.

"Survei atau quick count adalah bentuk partisipasi publik untuk memperkuat demokrasi," pungkas dia. 



Sumber: Suara Pembaruan