Soal Penghitungan Suara, Mahfud MD Kritik KPU

Soal Penghitungan Suara, Mahfud MD Kritik KPU
Ilustrasi Pemilu 2019. ( Foto: AFP )
Yudo Dahono / YUD Minggu, 21 April 2019 | 09:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof DR Moh Mahfud MD meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak dengan profesional terkait proses penghitungan suara.

Melalui akun Twitter resmi @mohmahfudmd, Mahfud menegaskan bahwa dirinya telah mengingatkan pada awal Januari 2019 setelah saat pencoblosan KPU akan diserang dengan berbagai macam isu.

"Pada awal Januari 2019, saya sudah ingatkan, setelah pencoblosan KPU akan diserang dengan berbagai isu: kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi dan sebagainya. Waktu itu saya ingatkan, KPU Indonesia harus profesional. Yang saya sampaikan di ILC Itu sekarang benar terjadi," kata Mahfud, Minggu (21/4/2019).

Pd awal Januari 2019, sy sdh ingatkan, stl pencoblosan KPU akan diserang dgn berbagai isu: kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya. Waktu itu sy ingatkan, @KPU_ID hrs profesional. Yg sy sampaikan di ILC itu skrng benar terjadi.

Lebih lanjut mantan Menteri Pertahanan itu menegaskan bahwa kekisruhan yang terjadi pada Pemilu 2019 ini terjadi karena KPU kurang antisipasif dalam penanganan teknologi informasi sehingga masyarakat memandang KPU kurang profesional.

Kekisruhan yang skrang terjadi, antara lain, disebabkan jg oleh kurang antisipatifnya KPU dlm penanganan IT sehingga terkesan kurang profesional. Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dlm 3 hari baru terinput 5%? Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%.

Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral. KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral. Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi.


Kondisi seperti ini menurut Mahfud membuat banyak spekulasi negatif dan semakin memperpanas kondisi. Keadaan ini membuat KPU dicurigai telah disusupi individu yang tidak netral. Mahfud mempertegas bahwa personel IT KPU harus netral dan profesional.

Sementara mengenai hasil perhitungan cepat atau riil, Mahfud menyatakan bahwa kontestan dan masyarakat tidak dilarang menyampaikan hasil perhitungannya. Tetapi perhitungan tersebut hanya sebagai informasi awal dan pembanding. Keputusan hasil suara harus menunggu hasil perhitungan manual.

Mahfud meminta agar masyarakat dapat menjaga ketenangan hingga perhitungan manual selesai dilakukan.



Sumber: BeritaSatu.com