Bawaslu Cabut Izin Pengembang Jurdil2019.org

Bawaslu Cabut Izin Pengembang Jurdil2019.org
logo jurdil2019 ( Foto: istimewa / istimewa )
Yustinus Paat / DAS Minggu, 21 April 2019 | 12:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bawaslu mencabut izin atau akreditasi PT Prawedanet Aliansi Teknologi dari pemantau pemilu. Pasalnya, lembaga ini tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemantauan karena mengembangkan situs jurdil2019.org yang justru melakukan quick count Pemilu 2019.

"Situs jurdil2019.org pengembangan dari pemantau PT Prawedanet Aliansi Teknologi dan akhirnya kita cabut akreditasinya hari ini sebagai pemantau, karena tidak sesuai dengan prinsip pemantauan," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Menurut Mochammad Afifuddin, lembaga tersebut melanggar aturan dengan membuat dan mempublikasikan quick count Pemilu 2019. Seharusnya, jika mau melakukan survei, maka harus terdaftar di KPU.

"Dalam kenyataanya PT Prawedanet Aliansi Teknologi melakukan quick count, dan mempublikasikan hasilnya melalui Bravos Radio dan situs www.jurdil2019.org. Bawaslu menilai PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalah gunakan sertifikat akreditasi, kalau survei urusan izin di KPU," jelas Mochammad Afifuddin.

Bawaslu memberikan izin kepada PT Prawedanet Aliansi Teknologi untuk menjadi pemantau karena awalnya memang lembaga
tersebut mengajukan izin sebagai pemantau yang akan membuat aplikasi untuk pelaporan pelanggaran Pemilu. Izin pun diberikan.

"Ketika mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk menjadi pemantau pemilu, PT Prawedanet Aliansi Teknologi akan melakukan pemantauan dengan membuat aplikasi pelaporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu lalu memberikan persetujuan terhadap permohonan tersebut," tutur Mochammad Afifuddin.

PT Prawedanet Aliansi Teknologi dinilai melanggar Pasal 442 huruf j UU No 7/2017 tentang Pemilu juncto Pasal 21 huruf i Peraturan Bawaslu No 4/2018 tentang Pemantauan Pemilu. Mochammad Afifuddin menyebut, selain pencabutan akreditasi, lembaga ini juga dilarang menggunakan logo Bawaslu.

"PT Prawedanet Aliansi Teknologi dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu, serta dilarang menggunakan logo dan lambang Bawaslu dalam semua aktivitasnya,"kata Mochammad Afifuddin.

Secara terpisah, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ferdinandus Setu, menyatakan Kemkominfo memblokir jurdil2019.org menyusul tindakan Bawaslu yang mencabut akreditasi situs tersebut sebagai lembaga pengawas Pemilu 2019.

 



Sumber: BeritaSatu.com