Pengamat: Penegak Hukum Perlu Selidiki Perbedaan Quick Count

Pengamat: Penegak Hukum Perlu Selidiki Perbedaan Quick Count
Hasil Hitung Cepat Sejumlah Lembaga Survei di Pilpres 2019 ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Robertus Wardi / WM Minggu, 21 April 2019 | 21:24 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin meminta penegak hukum agar turun tangan dalam menyelediki‎ polemik perbedaan pendapat soal perhitungan cepat (quick count). Hal itu karena perbedaan yang terjadi bukan hanya masyarakat yang terpecah, melainkan persatuan bangsa menjadi goyah.

"Di era post truth, individu hanya ingin mempercayai apa yang mereka kehendaki saja. Mereka yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu serta menyesatkan atau hoax terkait hasil quick count Pilpres harus dihukum dengan tegas," kata Alvin di Jakarta, Minggu (21/4).

Alvin, yang juga pengajar pada Universitas Bunda Mulia Jakarta ini, mengemukakan, lembaga survei di bawah naungan Persepsi yang dituduh menggiring opini publik sudah membuka ‘dapur’ mereka. Kini saatnya pihak penuduh yang membuka data dan metodologi.

"Pembuktian harus transparan. Kalau perlu media menanyangkan secara live. Biar publik tahu mana yang benar dan salah. Jangan biarkan polemik saling klaim hasil quick count tenggelam begitu saja seperti 2014. Hal ini diperlukan agar masyarakat tahu mana yang benar dan yang salah," tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Alvin, pembuktian dari polemik saling klaim quick count ini juga untuk menjaga muruah dunia akademis. Bahwa dunia akademis harus objektif. Jangan sampai dunia akademis malah dipolitisasi, apalagi dimanfaatkan sampai berdampak memecah bangsa.

Dia menyarankan individu maupun kelompok yang terbukti memainkan quick count dengan data dan metodologi ngawur diberi sanksi berupa black list agar tidak boleh lagi terlibat dalam proses quick count. Mereka juga haru minta maaf secara terbuka ke masyarakat umum di media dan juga diunggah ke media sosial agar diketahui masyarakat.

"‎Mereka juga harus membongkar alasan melakukan penyesatan informasi. Apakah disuruh oleh orang maupun pihak tertentu? Kalau iya, haruslah mereka mengungkap siapa dalangnya. polisi diharapkan mengusut tuntas tanpa melihat latar belakang orang tersebut," tutup Alvin.



Sumber: Suara Pembaruan