KPU Dorong Pemilu 2024 Dipisah untuk Pusat dan Daerah

KPU Dorong Pemilu 2024 Dipisah untuk Pusat dan Daerah
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 24 Madrasah Ibtidaiyah Al Irsyad, Desa Dukuhwringin, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (20/4/2019). KPU Kabupaten Tegal atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar PSU di TPS 04 Desa Blubuk dan TPS 24 Desa Dukuhwringin, karena ditemukan adanya pemilih yang mencoblos menggunakan KTP elektronik luar daerah. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/ama ( Foto: antara / antara )
Yustinus Paat / WM Minggu, 21 April 2019 | 21:43 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mendorong agar pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang dipisah untuk pusat dan daerah. Menurut Hasyim, pemisahan ini akan bermanfaat agar masyarakat memahami betul esensi dari pemilihan yang diselenggarakan.

"Iya sebagaiknya begitu (dipisah). Ke depan desainnya serentak nasional untuk memilih lembaga nasional seperti presiden, DPR dan DPD. Kemudian, keserentakan pemilu daerah yang meliputi pemilihan untuk gubernur, wali kota, bersamaan dengan DPRD provinsi serta kabupaten/kota," ujar Hasyim ketika dihubungi wartawan, Minggu (21/4/2019).

Hasyim mengungkapkan sejumlah pertimbangan pemisahan antara pemilihan pusat dan daerah. Pertama, sistem pemerintahan pusat relasinya dengan legislatif sehingga pemilihan Presiden-Wakil Presiden bisa serentak dengan pemilihan DPR RI.

"Namun di daerah kan tidak (tidak ada relasi). Contoh Pilkada 2018 untuk memilih kepada daerah, nah yang mengusung kan parpol yang punya kursi atau punya suara hasil pemilu 2014. Sementara pada 2019 ini kan dilaksanakan Pemilu 2019, itu konstelasi konfigurasi di DPR bisa berubah," terang Hasyim.

Pertimbangan kedua, pemilih bisa fokus dan tidak bingung dalam tahapan pemilu baik untuk pusat dan daerah. Jika dipisah, kata Hasyim, pemilih bisa fokus untuk pemilihan di tingkat pusat dan tingkat daerah.

"(Jika tidak dipisah) pemilih juga binggung ini orang kampanye yang satu kampanyekan tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota. Maka jadi tidak fokus kan. Sementara kalau dipisah orang akan fokus oh ini lagi bicara soal daerah, dan seterusnya," tegas Hasyim.

Sementara itu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengakui bahwa Pemilu 2019 telah menguras banyak energi dan pikiran khususnya para penyelenggara pemilu. Tak heran, kata Wahyu, banyak petugas di lapangan yang kelelahan dan bahkan puluhan meninggal dunia saat menjalankan tugas.

Meski begitu, Wahyu menyerahkan teknis pelaksanaan Pemilu mendatang kepada pemerintah dan DPR sebagai penyusun undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017).

"Mungkin ini bisa menjadi masukan dalam menyelenggarakan pemilu selanjutnya. KPU dalam hal ini posisinya sebagai pelaksana undang-undang. Kami kembalikan kepada pembuat UU," pungkas Wahyu.



Sumber: BeritaSatu.com