Elite Politik Diserukan Dorong Konsolidasi Demokrasi

Elite Politik Diserukan Dorong Konsolidasi Demokrasi
Hendardi. ( Foto: Antara )
Aditya L Djono / ALD Senin, 22 April 2019 | 10:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Seluruh elite politik dan kontestan Pemilu 2019 diminta untuk memobilisasi seluruh sumber daya politik untuk menjadikan pemilu kelima di era reformasi ini sebagai kanal mengkonsolidasikan demokrasi di Tanah Air. Dengan demikian, diimbau untuk tidak mengambil langkah-langkah yang atau mengeluarkan propaganda yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu serta mendestruksi integritas Pemilu.

Seruan tersebut disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (22/4/2019). Hendardi menilai, tiga kali deklarasi kemenangan Pilpres 2019 yang dilakukan oleh capres Prabowo Subianto nyata-nyata bermasalah, baik pada aspek substantif maupun prosedural.

“Deklarasi tersebut secara faktual diikuti klaim-klaim kemenangan para pendukungnya, terutama di dunia maya dan forum-forum pengajian, dan propaganda-propaganda yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu, mendestruksi secara sosial integritas pemilu dan tata kelola demokrasi Indonesia beserta perangkat institusi dan mekanisme di dalamnya,” ujar Hendardi.

Merespons situasi tersebut, Hendardi meminta seluruh elite politik dan kontestan hajatan elektoral menolak setiap upaya untuk menarik mundur peradaban demokrasi, dan sebaliknya memobilisasi seluruh sumber daya politik untuk menjadikan Pemilu 2019 sebagai kanal untuk mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, kekuatan-kekuatan politik yang semakin ngotot mengklaim kemenangan dengan mengabaikan mekanisme dan tahapan-tahapan elektoral formal yang sedang berlangsung —termasuk dengan melakukan propaganda-propaganda delegitimasi dan kontraprosedur dan institusi demokrasi konstitusional yang ada— bukanlah kekuatan infrastruktur politik resmi seperti partai politik dan politisi-politisi kontestan pemilu.

“Mereka adalah elite-elite ormas seperti FPI, tokoh-tokoh eks dan simpatisan HTI. Sangat tampak bahwa mereka melakukan konsolidasi kekuatan dan jaringan semipolitik mereka dengan memanfaatkan figur Prabowo dan jaringan politik formal di sekitarnya. Mereka memproduksi narasi, propaganda, bahkan hoax yang mendistorsi kebenaran dan membangun kecurigaan, kebingungan, misinformasi dan disinformasi di tingkat warga masyarakat,” jelas Hendardi.

Hendardi mengungkapkan, sebagian besar pollsters atau lembaga survei bereputasi telah memfinalisasi laporan polling hasil Pemilu 2019 dan membuka dapur data pada Sabtu (20/4/2019), dengan difasilitasi Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI). Hitung cepat Pilpres 2019 yang dilakukan menyimpulkan antara lain bahwa pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Namun di sisi lain, capres Prabowo semakin kencang melakukan klaim kemenangan dalam pilpres, bahkan sudah tiga kali melakukan deklarasi kemenangan,” ujarnya.

Hendardi mengingatkan, hasil hitung cepat versi pollsters dimaksud jelas bukan hasil akhir hajatan elektoral. Sebab, hasil resmi pemilu secara konstitusional akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan dilaksanakan paling lambat 22 Mei 2019.

“Namun, hasil hitung cepat merupakan prosedur ilmiah yang memberikan gambaran awal hasil pemilu sekaligus bagian dari kontrol ilmiah atas kinerja penghitungan hasil pemungutan suara, sebagaimana juga menjadi tren elektoral di negara-negara demokratis dunia. Selain itu, secara objektif sejarah elektoral kita menunjukkan bahwa hasil hitung cepat pollsters tidak jauh berbeda dengan pemilu,” jelas Hendardi.

Dalam situasi demikian, lanjut Hendardi, seluruh parpol pendukung kontestan pilpres dan kontestan pemilu lainnya, hendaknya menjadikan pemilu semata-mata untuk semakin mengkonsolidasikan demokrasi dalam kerangka ideologi Pancasila dan UUD 1945. “Seluruh penyelenggara pemilu hendaknya melakukan tugas dan fungsi konstitusionalnya untuk mewujudkan keadilan elektoral dan menegakkan integritas pemilu,” ujar Hendardi.



Sumber: Press Release