Ini Alasan Bawaslu Cabut Akreditasi Jurdil2019.org

Ini Alasan Bawaslu Cabut Akreditasi Jurdil2019.org
Bawaslu mengumumkan lembaga pemantau Pemilu Serentak 2019 di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Sarinah, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019. ( Foto: Beritasatu.com/Yustinus Paat )
Yustinus Paat / JAS Senin, 22 April 2019 | 16:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, menyebutkan alasan pihaknya mencabut akreditasi lembaga Jurdil2019.org. Menurut Afif, lembaga tersebut terindikasi tidak netral dalam kegiatan pemantauan dan rilis data terkait pemilu.

"Bawaslu berkepentingan untuk memantau juga sisi imparsialitas dari lembaga pemantau yang sudah mendaftar kepada kami. Lembaga Pemantau harus netral dan tidak memihak termasuk kalau dia melakukan aktivitas yang sifatnya quick count sebagaimana ada di chanel YouTube mereka," ujar Afif ketika dijumpai wartawan di Kantor Bawaslu, Jalan Mh Thamrin, Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Menurut Afif, awalnya Jurdil2019.org merupakan pemantau pemilu yang mendaftar ke Bawaslu. Saat mendaftar, mereka menggunakan nama praweda.net dan meminta ID Card pemantau sebanyak 27.

"Artinya dia punya 27 orang ditambah tujuh data yang sebelumnya sebarannya di Jabotabek dan satu di London dari sisi sebaran pemantau yang didaftarkan kepada kami," tutur dia.

Pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu kepada Jurdil2019.org, mencatat bahwa pada aplikasi itu terdapat gambar salah satu paslon (capres-cawapres). Kemudian, pada video tutorial aplikasi Jurdil2019.org terdapat simbol pendukung atau relawan salah satu paslon.

Afif menilai hal tersebut sudah jelas menyalahi prinsip netralitas pemantau.

"Selain itu, dalam penanyangan video rilis hasil penghitungan aplikasi Jurdil2019.org di chanel Youtube, hanya membuat hashtag salah satu paslon. Seperti ini situasinya. Nah ini yang membuat kami bertindak karena pemantau itu harus netral," tegas Afif.

Karena tidak netral dan menyalahgunakan akreditas yang diberikan, maka Bawaslu mencabut akreditasi Jurdil2019.org. Jika mereka memublikasikan sesuatu, maka bukan menjadi tanggung jawab Bawaslu.

"Kami sudah memutuskan untuk mencabut akreditasinya (Jurdil2019.org). Artinya hak untuk melakukan publikasi menjadi hak mereka, akan tetapi dia tidak menjadi bagian dari pemantau pemilu yang kami akreditasi," tutur dia.

Lebih lanjut, Bawaslu meminta pengelola aplikasi Jurdil2019.org untuk menghapus logo Bawaslu yang masih tercantum di aplikasinya.

"Kami ingin logo kami tidak dimunculkan kembali. Sebab kami takut publik menjadi salah persepsi," pungkas Afif.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir laman jurdil2019.org atas permintaan dari Bawaslu. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengonfirmasi kabar tersebut.

"Alasannya karena menyalahgunakan izin yang diberikan," kata pria yang akrab disapa Nando, Minggu (21/4/2019).

Bawaslu, kata Nando, memberikan izin sebagai pemantau pemilu, tapi Jurdil 2019 justru melaporkan perhitungan quick count dan real count yang dianggap menyalahi aturan.

"Itu (lembaga yang melaporkan perhitungan) hanya diberikan ke 40 lembaga oleh KPU," ujar Nando.



Sumber: BeritaSatu.com