Jurdil2019.org Sayangkan Pemblokiran

Jurdil2019.org Sayangkan Pemblokiran
logo jurdil2019 ( Foto: istimewa / istimewa )
Asni Ovier / AO Senin, 22 April 2019 | 22:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pihak Jurdil2019.org menyayangkan pemblokiran laman tersebut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemblokiran itu dinilai telah mencederai demokrasi, karena prosesnya tanpa peringatan terlebih dulu.

Apalagi, peraturan perundang-undangan mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan terhadap lembaga pemantau pemilihan umum (pemilu). Penasehat hukum Jurdil2019.org, Hermanto Hari mengatakan, pihaknya netral dan tak terafiliasi dengan partai politik atau kepentingan pasangan calon nomor urut 01 atau 02 pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Dari nama saja sudah jurdil. Kami menginginkan jujur dan adil. Semua bangsa Indonesia ingin jujur dan adil. Saya kutip Pasal 440 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan pemantau pemilu memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah Indonesia. Ini, di mana perlindungan hukumnya," ujar Hermanto dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Dia mempertanyakan adanya aduan dari pihak tertentu ke Bawaslu yang keberatan dengan penghitungan rekapitulasi suara, sehingga situs Jurdil2019.org diblokir oleh Kemkominfo atas rekomendasi Bawaslu. Karena, menurut Hermanto, pemblokiran hanya dapat dilakukan apabila situs mengandung konten negatif, seperti perjudian, pornografi, dan prostisusi daring.

"Karena, konten negatif itu dari susila, agama, aturan hukum. Kami me-review dari ujung ke ujung, tak ada unsur negatifnya. Tolong itu diperjelas terlebih dulu oleh Bawaslu. Kalau kami ada kesalahan, maka layaknya diberikan peringatan," tukasnya.

Dia mengingatkan, Jurdil2019.org ingin suara pemilih mendapat kepastian hukum pada Pilpres 2019. Selain itu, Jurdil2019.org mempunyai peranan yang merujuk Pasal 440 Ayat 1 poin e dalam UU Pemilu.

"Kami sebagai pemantau pemilu memastikan hal tersebut kami bawa, kami dokumentasikan. Pasal 440 Ayat 1 poin e UU Pemilu mengatur tentang menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan berkaitan dengan pemilu. Itu pekerjaan kami," tuturnya.

Pengelola Jurdil2019.org, Kelana Budi Mulia menyatakan keheranannya bila lamannya disebut melakukan hitung cepat. Menurutnya, Jurdil2019.org hanya menerima data C1 dari publik, kemudian dipublikasikan. "Kami tidak sama sekali melakukan hitung cepat. Quick count itu ada metode tertentu. Kami tidak melakukan itu. Kami hanya menerima C1 dari relawan-relawan dan itu diinformasikan ke publik," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com