KPU Sebut Jurdil2019.org Lakukan Pelanggaran

KPU Sebut Jurdil2019.org Lakukan Pelanggaran
logo jurdil2019 ( Foto: istimewa / istimewa )
Yustinus Paat / FER Senin, 22 April 2019 | 22:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, menegaskan, Jurdil2019.org telah melakukan pelanggaran karena merilis hasil hitung cepat (quick count) hasil Pemilu 2019. Pasalnya, lembaga tersebut tidak terdaftar sebagai lembaga survei di KPU.

Baca Juga: Dianggap Bohong, Laman Jurdil2019 Dilaporkan Polisi

"Itu pelanggaran (jika merilis quick count). Sebab, lembaga survei pada Pemilu 2019 adalah lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU. Selain lembaga survei yang terdaftar tentu saja tidak diperkenankan melakukan publikasi hasil surveinya," ujar Wahyu di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Wahyu mengapresiasi Bawaslu yang langsung mencabut akreditasi Jurdil2019.org sebagai pemantau pemilu. Menurut Wahyu, jelas berbeda antara lembaga pemantau dan lembaga survei yang terdaftar di KPU untuk melakukan aktivitas survei atau quick count.

Baca Juga: Ini Alasan Bawaslu Cabut Akreditasi Jurdil2019.org

"Kami mengapresiasi langkah Bawaslu yang melakakan tindakan tegas kepada lembaga pemantau yang publikasikan informasi seolah-olah itu hasil survei," tandas Wahyu.

Wahyu menambahkan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sudah jelas perbedaan antara lembaga pemantau dengan lembaga survei.

"Yang boleh melakukan survei, quick count, exit poll dan sejenisnya itu adalah lembaga survei. Lembaga pemantau tentu saja ruang lingkup tugasnya hanya memantau," ungkap Wahyu.

Baca Juga: Jurdil2019.org Sayangkan Pemblokiran

Sebagaimana diketahui, saat ini ada 40 lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU. Jurdil2019.org tidak masuk ke dalam 40 daftar itu.

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan pihaknya sudah mencabut akreditasi dari Jurdil2019.org. Lembaga pemantau yang juga menayangkan hasil hitung cepat Pemilu 2019 itu dianggap menyalahgunakan akreditasi yang sudah diberikan Bawaslu.

"Kami sudah memutuskan untuk mecabut akreditasinya (Jurdil2019.org). Artinya hak untuk melakukan publikasi menjadi hak mereka, akan tetapi dia tidak menjadi bagian dari pemantau pemilu yang kami akreditasi," ujar Afif.

Bawaslu juga sudah meminta kepada pengelola aplikasi Jurdil2019.org menghapus logo Bawaslu di lembaga tersebut. "Kami ingin logo kami tidak dimunculkan kembali. Sebab kami takut publik menjadi salah persepsi," pungkas Afif.



Sumber: BeritaSatu.com