Pengamat: Kesalahan Minor Bukan Alasan Delegitimasi KPU

Pengamat: Kesalahan Minor Bukan Alasan Delegitimasi KPU
Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )
Robertus Wardi / YUD Selasa, 23 April 2019 | 10:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan menilai kesalahan entry data yang terjadi pada rekapitulasi hasil Pemilu saat ini semata-mata karena human error atau kesalahan manusia. Kesalahan yang sangat sedikit dari 800.000 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa dimaklumi karena banyaknya varian yang harus diinput.

Terutama jika kesalahan terjadi pada perolehan suara Calon Anggota Legislatif (Caleg).

"Memang ini catatan minor bagi KPU yang harus terus meningkatkan kapasitas penyelenggara di level bawah," kata Erik di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Ia menjelaskan adanya catatan minor tersebut harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh bagi penyelenggara. Namun kekurangan tersebut, bukan alasan untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, tidak hanya untuk memilih tapi juga untuk mengawal proses dan hasil pemilu. Hal ini yang bisa menguatkan legitimasi Pemilu 2019.

Dia mengakui memang ada pelanggaran Pemilu 2019. Berbagai pelanggaran itu pun ada dan nyata. Namun desain regulasi Pemilu yang ada memberikan ruang bagi siapapun yang tidak puas uuntuk menempuh jalur hukum.

Jika terjadi pelanggaran administrasi bisa dilaporkan ke Bawaslu. Sementara pelanggaran pidana bisa lewat Bawaslu/Gakkumdu. Adapun planggaran etik diadukan ke DKPP dan masalah sengketa perselisihan hasil bisa di bawa ke MK.

"Silakan gunakan jalur hukum bagi siapapun yang ingin komplain terhadap proses Pemilu 2019‎. Itu langkah satu-satunya yang dijamin konstitusi. Di luar itu bisa dikatakan tindakan inkonstitusional," tutupnya.



Sumber: Suara Pembaruan