Banyak Petugas Meninggal, Wapres Minta Pileg dan Pilpres Dipisah

Banyak Petugas Meninggal, Wapres Minta Pileg dan Pilpres Dipisah
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla beserta istri melakukan pencoblosan di TPS 004 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2019) ( Foto: Beritasatu Photo/Uthan )
Robertus Wardi / MPA Selasa, 23 April 2019 | 18:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kembali meminta agar Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) dipisah. Selain karena rumit, JK beralasan banyaknya petugas pemilu yang meninggal juga harus menjadi pertimbangan.
"Coba yang meninggal saja, kan hampir 100 orang. Apa itu diteruskan lagi lima tahun lagi sehingga yang meninggal ratusan orang. Kan itu harus dilihat juta,” kata JK usai melakukan kunjungan kerja ke PT Kawasan Berikat Nusantara di Cakung, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Ia memperkirakan banyaknya petugas yang meninggal karena mereka capai, lelah dan beban kerja yang berlebihan. Hal itu karena adanya pengabungan antara Pilpres dan Pileg. Kondisi itu membuat petugas harus menghitung suara lebih dari 24 jam.

“Itu kan karena capek, kelelahan karena menghitung lama. Memang sudah diprediksi akan 24 jam, bahkan sampai subuh,” tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dia mengharapkan anggota DPR yang terpilih pada Pemilu 2019 ini bisa merevisi aturan pemilu dengan kembali memisahkan Pileg dan Pilpres. Dia yakin DPR bisa memutuskan dengan mengambil pengalaman pemilu 2019 ini. Apalagi pada pemilu kali ini, masyarakat lebih fokus ke Pilpres. Adapun Pileg diabaikan oleh masyarakat.

Dia juga yakin Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan UU yang mengatur pemisahan Pilpres dan Pileg. MK juga pasti akan melihat apa yang terjadi dalam Pemilu 2019 ini.

"DPR harus memutuskan. MK juga akan melihat kenyataan, polisi berapa meninggal, KPPS berapa meninggal. Apa itu mau dibiarkan?" tanya JK.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan perintah putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Perintah MK itu bersifat final dan meningkat sehingga akhirnya diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adanya putusan MK yang final dan mengikat ini akan menyulitkan dalam revisi UU Pemilu yang mengatur supaya Pileg dan Pilpres disatukan kembali.



Sumber: Suara Pembaruan