Blokir Jurdil2019.org, Kemkominfo: Ada Unsur Pelanggaran

Blokir Jurdil2019.org, Kemkominfo: Ada Unsur Pelanggaran
Yustinus Patris Paat Caption: (Ki-ki) Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Ketua Bawaslu Abhan dan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani saat konferensi pers di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (23/4/2019) ( Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / WBP Selasa, 23 April 2019 | 19:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel Abrijani menegaskan setiap ada pemblokiran web, pasti ada unsur pelanggaran. Kemkominfo tidak semena-mena melakukan pemblokiran termasuk terhadap web jurdil2019.org.

"Jadi setiap web yang diblok itu pasti sudah ada unsur yang dilanggar, kita tak berani melakukan pemblokiran tanpa ada unsur yang dilanggar," ujar Semuel Abrijani saat konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Pemblokiran jurdil2019.org, kata Semuel Abrijani, merupakan salah satu bentuk sanksi administrasi. Semuel Abrijani juga mempersilakan pihak jurdil2019.org mengajukan protes atau gugatan ke Kemkominfo jika merasa keberatan atau dirugikan dengan pemblokiran tersebut. "Setiap pemilik web yang merasa dirugikan karena ingin mengajukan banding, bisa mengajukan ke kami. Nanti kami tunjukan kesalahanya apa. Setiap kita memblokir, kita punya bukti-bukti yang juga memenuhi unsur pelanggaranya," tandas Semuel Abrijani.

Lebih lanjut, Semuel Abrijani mengatakan pihaknya menyambut baik partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia termasuk berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan pemilu. Namun, kata dia, pemantauan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Semuanya harus dalam koridor hukum karena kalau menyajikan informasi apalagi hasil real count harus terverifikasi karena apa yang kita saji kan harus dipertanggungjawbakan, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang membuat keresahan. Apalagi kalau tak diverifikasi, ada data-data palsu masuk, membuat suasana menjadi gaduh," ungkap Semuel Abrijani.

Di tempat yang sama, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya mencabut akreditasi PT Prawedanet Aliansi Teknologi sebagai pemantau pemilu. Pasalnya, PT Prawedanet Aliansi Teknologi melalui jurdil2019.org melanggar prinsip imparsialitas dan melakukan quick count atau hitung cepat. "Pada faktanya PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah melakukan quick count dan mempublikasikan hasil quick count tersebut melalui bravos radio dan situs www.jurdil2019.org," ungkap Fritz Edward Siregar.

Fritz Edward Siregar mengungkapkan, dalam aplikasi maupun video tutorial aplikasi Jurdil2019.org memuat gambar atau simbol pendukung relawan atau hashtag salah satu pasangan calon. Dari fakta tersebut Bawaslu menilai, PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalahgunakan sertifikat akreditasi Bawaslu.

"Sertifikat tersebut hanya dapat digunakan PT Prawedanet Aliansi Teknologi untuk tujuan pemantauan pemilu, sedangkan melakukan dan mempublikasikan hasil quick count merupakan kegiatan survei yang hanya boleh dilakukan oleh lembaga survei yang telah terdaftar di KPU," jelas Fritz Edward Siregar.

Dalam kedudukannya sebagai pemantau pemilu terakreditasi Bawaslu, kata Fritz, PT Prawedanet Aliansi Teknologi terindikasi bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu. PT Prawedanet dinilai melanggar Pasal 280 huruf j dan k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 20, 21, 22 dan 26 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilu. "Oleh karenanya Bawaslu berwenang untuk mencabut akreditasi sebagai pemantau pemilu dan meminta kepada instansi yang berwenang untuk menutup website Jurdil2019.org," pungkas Fritz Edward Siregar.



Sumber: BeritaSatu.com