Mantan Ketua KPU: Tak Ada Alasan Tak Percaya pada Hasil Pemilu

Mantan Ketua KPU: Tak Ada Alasan Tak Percaya pada Hasil Pemilu
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), diikuti petugas saksi dari partai, caleg, maupun capres mengikuti rekapitulasi suara pemilu tingkat kecamatan, di kantor Kecamatan Menteng, Pengangsaan, Jakarta Pusat, Minggu 21 April 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / WM Selasa, 23 April 2019 | 20:20 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2016-2017 Juri Ardiantoro mengatakan, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak percaya pada hasil pemilu yang nantinya ditetapkan oleh KPU. Pasalnya, proses pemilihan di Indonesia merupakan proses yang sangat demokratis dan dijamin akuntabilitasnya.

"Pemilu kita adalah salah satu pemilu yang menjadi contoh dan rujukan dunia untuk pemilu yang demokratis dan menjamin akuntabilitas proses. Ini karena ditopang oleh tiga elemen sehingga dijamin akuntabilitasnya," ujar Juri, kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Juri menyebutkan, tiga elemen itu, pertama pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang terbuka atau transparan. Pasalnya, semua pihak mulai dari petugas, pemilih, saksi-saksi, pematau dan masyarakat luas dapat menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Bahkan apa yang disebut pesta demokrasi itu sesusngguhnya ada di TPS. Semua orang antusias, bergembira, dan tidak ada ketegangan-ketegangan," ungkap dia.

Elemen kedua, kata Juri karena pemilu di Indonesia memiliki mekanisme pembuktian kebenaran data. Dia mencontohkan, semua pihak dapat melihat, mencatat, mendokumentasikan/memfoto, mengupload formulir C1 dan memasangnya di tempat pengumuman serta saksi-saksi dan pengawas TPS diberikan salinan C1 tersebut.

"Tidak cukup mengupload C1, KPU juga melakukan input data C1 secara riil (real count) dalam aplikasi elektronik atau Situng yang dapat dipantau publik sepanjang waktu. Jadi, jika ada salah satu pihak berniat curang atas hasil suara, pasti dengan mudah akan ketahuan dan segera dikoreksi dan pelakunya dapat dihukum,"  katanya.

Ketiga, kata Juri, Pemilu Indonesia memiliki kelengkapan berbagai perangkat hukum dan lembaga penyelesaian jika terjadi dugaan pelanggaran atau kecurangan. Dalam konteks ini, menurut Juri, Pemilu Indonesia sering dianggap pemilu paling kompleks, tidak saja sistemnya, tetapi juga kelembagaannya. Banyak sekali lembaga yang bekerja untuk pemilu.

"Ada KPU sebagai pelaksana. Ada Bawaslu sebagai pengawas, bahkan sekarang sampai tingkat TPS di mana pada pemilu-pemilu sebelumnya hanya sampai PPS atu desa/kelurahan. Ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menerima pengaduan dan mengadili jika ada jajaran KPU dan Bawaslu yang melakukan pelanggaran etik,"  kata Juri

"Ada Polisi dan Kejaksaan bersama Bawaslu dalam sentra penegakan hukum terpadu jika ada dugaan pelanggaran pidana pemilu. Selain itu ada Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers jika ada media dan lembaga penyiaran melakukan pelanggaran iklan dan penyiaran kampanye," kata Juri menambahkan.

Delegitimasi

Lebih lanjut, Juri menilai, ajakan-ajakan untuk menolak hasil pemilu, mendelegitimasi lembaga dan hasil kerja penyelenggara pemilu dan kemudian mengambil langkah inskonstitusional merupakan ajakan yang mengingkari dan mengkhianati aturan main yang telah disepakati bersama sebagai sebuah bangsa.

Menurut Juri, pemilu adalah alat dan arena dimana setiap kontestan berburu dukungan sekuat dan sekeras mungkin. Namun jika rakyat sudah memilih dan menentukan pemenangnya, maka semua pihak harus menerimanya.

"Karena itu, mari kita hormati proses yang sudah dan sedang berjalan. Percayakan semua lembaga penyelenggara pemilu bekerja menyelesiakan tugasnya dan menetapkan hasil pemilu. Jika ada kekecewaan dan temuan-temuan pelanggaran atau kecurangan, system pemilu kita telah menyedikan berbagai saluran penyelesiannya," imbuh dia.

Juri memang mengaku bahwa ada persoalan teknis dan prosedural di tingkat lapangan seperti salah menginput salinan C1 ke Situng. Namun, dia menilai kesalahan tersebut disebabkan karena human error dan kapasitas petugas KPU yang masih rendah.

"Tetapi kan semua itu bisa diatasi oleh mekanisme yang ada. Tidak fair jika kesalahannya hanya terjadi di beberapa titik TPS, kemudian dianggap kecurangan bahkan dikatakan masif, terstruktur dan sistematis. Apalagi kesalahan-kesalahan tersebut dikoreksi dan bukan karena kesengajaan. Curang itu kan terjadi kalau ada niat kesengajaan,"  kata Juri.



Sumber: BeritaSatu.com