Petugas KPPS Banyak Wafat, KPU Harus Bertanggung Jawab

Petugas KPPS Banyak Wafat, KPU Harus Bertanggung Jawab
Rumah duka ketua KPPS TPS 74, Anwar Soyan (620 RT 003/13 Tegal Gundil, Bogor Utara, kota Bogor, Selasa (23/4/2019). ( Foto: Beritasatu.com / Vento Saudale )
Hotman Siregar / WM Selasa, 23 April 2019 | 20:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro berkomentar terkait gugurnya 101 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019. Menurutnya, wafatnya KPPS jangan terburu-buru dikaitkan dengan Pemilu serentak.

"Harus ada investigasi yang mendalam. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus membuat laporan secara detail dan menyeluruh," ujar Nizar Zahro kepada Beritasatu.com, Selasa (23/4/2019).

Pemilu serentak adalah keputusan MK yang dilandaskan pada UUD 1945 Pasal 22E ayat 1 yg berbunyi : "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Sehingga bila ada wacana ingin memisahkan Pilpres dengan Pileg, maka harus mengamendemen UUD 1945.

"Sebelum melangkah jauh ke sana, maka perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu. KPU dan Bawaslu harus memberikan pertanggungjawaban publik atas buruknya kualitas Pemilu," katanya.

Selain banyaknya petugas KPPS yang gugur, Nizar melihat Pemilu kali ini juga diwarnai banyak kecurangan. Kecurangan itu mayoritas merugikan capres 02



Sumber: Suara Pembaruan