Soal Evaluasi Pemilu, Bawaslu Imbau KPU Fokus Selesaikan Tahapan Pemilu 2019

Soal Evaluasi Pemilu, Bawaslu Imbau KPU Fokus Selesaikan Tahapan Pemilu 2019
Data petugas KPU yang meninggal dan sakit pada pelaksanaan Pemilu 2019. (Foto: Istimewa)
Yustinus Paat / JEM Rabu, 24 April 2019 | 15:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau KPU agar fokus terlebih dahulu menyelesaikan tahapan Pemilu Serentak 2019, baru bicara berbicara evaluasi penyelenggaraan pemilu. Bagja meminta KPU lebih baik memastikan jajarannya tidak melakukan kesalahan dalam proses rekapitulasi berjenjang hingga tanggal 22 Mei 2019.

"Bilang kepada KPU, fokus dulu penyelenggaraan pemilu dan perhitungan, itu dulu. Kita selesaikan semuanya sampai 22 Mei, dan jangan terjadi kesalahan lagi," ujar Bagja di Kantor Bawaslu, Jln MH Thamrin, Sarinah, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Bagja mengatakan jangan sampai KPU dituduh bermasalah oleh pihak tertentu dan berdampak kepada Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga. Karena itu, menurut dia, KPU dan jajarannya memastikan proses rekapitulasi di kecamatan sampai nasional berjalan baik, jujur dan aman.

"Nanti KPU dituduh bermasalah lagi. Setelah itu dibilang Bawaslu harus tanggung jawablah, lah ke mana-mana ini. Ya memang kita satu badan penyelanggara pemilu," ungkap dia.

Bagja mengatakan, selain rekapitulasi, juga ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan sekarang oleh KPU, seperti pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL) dan pemungutan suara susulan (PSL). Dia meminta KPU berbicara soal pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah dan pemilu menggunakan e-voting, e-counting dan e-rekap dilakukan setelah Pemilu 2019 selesai.

"Kita nggak berbicara itu dulu, selesaikan permasalahan sekarang. Mau bicara itu, nantilah setelah evaluasi. Selesaikan dulu input, rekapitulasinya, PSU-nya dan PSL-nya, baru kita ngomong yang lain," pungkas dia.

Sebelumya, Komisioner KPU Viryan Aziz mengusulkan agar menerapkan penghitungan secara elektronik atau e-counting dalam pemilu serentak berikutnya. Menurut Viryan, petugas KPU mengalami masalah ketika proses penghitungan yang memakan waktu yang cukup lama.

"Permasalahan yang dialami teman-teman kami sebagian besar kelelahan karena menghitung bukan melayani masyarakat atau pemilih menggunakan hak pilihnya," ujar Viryan di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Karena persoalan terletak pada cara menghitung, kata Viryan, maka diperlukan teknologi untuk mempermudah menghitung perolehan suara. Salah satunya dengan e-counting yang bisa mulai diterapkan pada pilkada-pilkada pasca pemilu serentak 2019.

"Melihat kondisi saat ini ke depan, paling tidak menjadi wacana bisa diterapkan mulai pilkada setelah pemilu 2019, patut untuk dipertimbangkan menggunakan mekanisme e-counting," ungkap dia.

Dalam mekanisme e-counting, kata Viryan, pemungutan suara tetap dilakukan secara manual dengan menggunakan surat suara. Namun, lanjut dia, penghitungan suaranya dilakukan secara elektronik.

"Jadi nanti surat suara dimasukkan ke dalam alat sehingga nanti hasilnya langsung terkonfirmasi, nah ini lebih efisien," tutur dia.

Yang perlu diperhatikan, menurut dia, adalah alat yang digunakan untuk menghitung suara secara elektronik. Alat tersebut, kata dia, harus canggih dan handal sehingga margin of errornya kecil dan bila perlu tidak ada margin of errornya tidak ada karena satu suara sangat berarti.

"Kemudian tetap ada mekanisme konfirmasi apabila dilakukan penghitungan atau konfirmasi terhadap suara yang masuk," kata dia.

Lebih lanjut, Viryan mengatakan sebenarnya ada pendekatan lain untuk menggunakan sistem elektronik dalam pemilu, yakni e-voting atau pemungutan, penghitungan suara sampai hasil pemilu dilakukan secara elektronik dan e-rekap atau proses rekapitulasi secara elektronik. Namun, menurut Viryan kebutuhan yang mendesak saat ini adalah e-counting.

"Kalau lihat kebutuhan sekarang, yang perlu dipertimbangkan untuk diterapkan adalah e-counting. Namun, ini masih tergantung pembuat undang-undang," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com