Bawaslu: Tak Gelar Pemilu Susulan, PPLN Sydney Bisa Dipidana

Bawaslu: Tak Gelar Pemilu Susulan, PPLN Sydney Bisa Dipidana
Bawaslu Minta Pemungutan Suara Susulan di Sydney ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Yustinus Paat / IDS Rabu, 24 April 2019 | 15:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengingatkan Panitia Pelaksana Pemilu Luar Negeri (PPLN) Sydney akan sanksi pidana jika mereka tidak melakukan pemilu susulan sebagaimana sudah direkomendasikan pihaknya. Menurut Bagja, rekomendasi Bawaslu harus dilaksanakan.

"PPLN harus melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Tidak bisa tidak. Kalau tidak mau menjalankan (pemilu susulan) bisa dipidana. Hati-hati PPLN Sydney," ujar Bagja ketika dijumpai di Kantor Bawaslu, Jln MH Thamrin, Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Menurut Bagja, PPLN yang tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu bisa diancam dengan pidana penjara selama 2 tahun. "Adanya sanksi pidana itu merupakan peringatan yang sudah keras," tegas Bagja.

Sebelumnya, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, memutuskan untuk tak melakukan pemungutan suara lanjutan di Sydney, Australia. Keputusan ini diambil setelah ada kesepakatan antara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Luar Negeri di Sydney.

"Kalau di Sydney informasi yang kita terima ada kesepakatan antara PPLN dan Panwas luar negeri di Sydney untuk tidak perlu melakukan pemungutan suara berikutnya (lanjutan). Itu sudah ada kesepakatan," ujar Wahyu di Jakarta, Selasa (23/4).

Menurut Wahyu, kesepakatan itu diambil setelah melalui proses pengkajian yang mendalam. Salah satunya mendalami informasi mengenai orang-orang yang berada di antrean atau kerumunan TPS saat hari pemungutan suara di Sydney digelar, 13 April lalu.

"Jadi kalau kerumunan, kerumunan itu apakah pemilih atau warga yang berkerumun kan perlu kita dalami juga. Supaya apa? Supaya hak pilih itu betul-betul digunakan oleh orang yang memang berhak," pungkas Wahyu.

Sebagaimana diketahui, Bawaslu merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Sydney, Australia."Memerintahkan PPLN Sydney melalui KPU RI untuk melakukan pemungutan suara susulan di TPS," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar pada 16 April 2019.

Menurut Fritz, pihaknya telah mendapatkan keterangan dari PPLN dan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) Sydney mengenai pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang berlangsung pada 13 April. Dari keterangan itu ditemukan fakta bahwa PPLN Sydney menutup TPS pukul 18.00 waktu setempat. Padahal, masih ada pemilih dalam antrean yang belum mencoblos. Hal ini menyebabkan pemilih tak bisa gunakan hak pilihnya.



Sumber: BeritaSatu.com