Bawaslu Belum Temukan Kecurangan Pemilu Terstruktur

Bawaslu Belum Temukan Kecurangan Pemilu Terstruktur
Rahmat Bagja. ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / WM Rabu, 24 April 2019 | 21:17 WIB

 

Jakarta,Beritasatu.com - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya belum menemukan adanya bukti yang memastikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019 yang digelar secara serentak.

Menurut Bagja, tidak mudah mengkualifikasi adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga diharuskan melakukan pemilu ulang. Hal itu sekaligus menjawab tuntutan massa aksi yang menuntut Bawaslu menetapkan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 ini.

"Kita lihat lah prosesnya. Kemudian alat buktinya apa untuk menyatakan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Itu banyak sekali komponennya. Kita harus melihat laporan-laporannya," kata Bagja, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Pihaknya menghormati aksi massa yang dikoordinir Jumhur Hidayat yang meminta Bawaslu untuk menetapkan Pemilu 2019 penuh kecurangan. Namun dia memastikan seluruh pelanggaran yang ditemukan di lapangan terus ditindak untuk menjamin pemilu berlangsung jujur dan adil.

Hingga kini Bawaslu sudah menerima sekitar 300 laporan kecurangan pemilu yang terindikasi bermuatan pelanggaran pidana. Laporan-laporan tersebut masih diklarifikasi. Bawaslu juga menyurati KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang di ratusan TPS.

"Siapapun yang melakukan pelanggaran, baik penyelenggara itu kita tindak, maupun itu pengawas TPS sendiri," tekan dia.

Koordinator aksi Jumhur Hidayat menampik bahwa aksi yang digelar di Bawaslu dan tuntutannya agar Bawaslu memutuskan kecurangan Pemilu 2019 dilatari dari kekalahan pasangan 02 Prabowo-Sandi versi hitung cepat maupun versi hitungan resmi sementara dari KPU.

Jumhur menegaskan, aksi gabungan dari masyarakat tidak terkait rivalitas Jokowi dengan Prabowo, tetapi keresahan masyarakat yang meyakini adanya kecurangan pemilu namun tidak diatasi oleh KPU dan Bawaslu.

"Menurut kami pemilu ini sudah curang. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pascapemilu karena itu kita meminta kepada Bawaslu untuk menyatakan ke nasional bahwa pemilu ini curang dan bukti-bukti itu enggak perlu lagi dibuktikan," kata Jumhur.



Sumber: Suara Pembaruan