Jika Tak Buka Pusat Rekapitulasi, Prabowo-Sandi Dinilai Bohongi Rakyat

Jika Tak Buka Pusat Rekapitulasi, Prabowo-Sandi Dinilai Bohongi Rakyat
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. ( Foto: Beritasatu Photo / Markus Sihaloho )
Carlos KY Paath / YUD Kamis, 25 April 2019 | 17:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) diminta menunjukkan pusat rekapitulasi penghitungan internal. Hal ini sesuai tuntutan dari masyarakat luas.

"Kami meminta sederhana ke BPN, sesuai tuntutan masyarakat untuk membuka pusat rekapitulasinya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, artinya kebohongan politik dilakukan (oleh BPN) di hadapan rakyat Indonesia," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Kamis (25/4/2019).

Hal itu disampaikan Hasto di sela-sela acara Syukuran Perjalanan Mengawal Kemenangan di Rumah Aspirasi Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) yang digelar DPP Arus Bawah Jokowi (ABJ), Jakarta, Kamis (25/4/2019).

"Menjadi kewajiban bagi setiap tim kampanye apalagi telah mengklaim di depan rakyat dengan perolehan yang membawa kemenangan. Nah, klaim sepihak itu harus didukung dengan data data yang akurat akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan proses menghitngnya," tegas Hasto.

Pada bagian lain, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tersebut menyatakan, pihaknya punya data kecurangan kubu Prabowo-Sandi. "Kami menerima laporan-laporan pengaduan, dari total pengaduan yang kami terima bentuk-bentuk kecurangan 25 ribu, termasuk di dalamnya ada money politics. Dilakukan secara masif dengan simbol 02. Kami temukan itu di Jawa Barat, Jawa Timur," ucap Hasto.

Hasto menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan kecurangan mana yang akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Mana juga untuk menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK)," ucap Hasto.

Hasto pun berharap kubu Prabowo-Sandi tidak menempuh gugatan ke MK. "Kami beharap itu (gugatan) tidak dilakukanz karena proses Pemilu dengan selisih yang cukup tebal. Tetapi itu merupakan hak konstitusional yang dimiliki Pak Prabowo dan Pak Sandi. Dengan demikian kami juga menyiapkan diri tim hukum tim advokat kami menyiapkan sekiranya nanti ada gugatan," ungkap Hasto.

Disinggung mengenai rencana Wakil Ketua DPR sekaligus politisi Partai Gerindra, Fadli Zon membuat satuan tugas (satgas) kecurangan, Hasto menduga hal itu hanya demi kepentingan internal.

"Ya itu mungkin untuk di internal mereka, karena mereka kan juga banyak yang tertangkap money politics. Jadi yang dimaksudkan Pak Fadli Zon mungkin untuk internal Gerindra," pungkas Hasto.



Sumber: Suara Pembaruan