Anggota DPR Terpilih Diharapkan Optimalkan Fungsi Legislasi

Anggota DPR Terpilih Diharapkan Optimalkan Fungsi Legislasi
Ilustrasi anggota DPR yang malas mengikuti sidang paripurna. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / WM Jumat, 3 Mei 2019 | 22:53 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR masa bakti 2019-2024 diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi legislasi. Sebab, DPR cenderung menonjolkan pengawasan daripada pembahasan pembentukan perundang-undangan.

“Anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2019, tentu kita harap harus punya mind set (pola pikir) untuk meningkatkan kinerja DPR terutama di bidang legislasi,” kata pengamat politik dari Unversitas Bunda Mulia (UBM) Jakarta, Silvanus Alvin kepada Beritasatu.com, Jumat (3/5/2019).

Alvin mengungkap, sepanjang 2018, tercatat DPR hanya mengesahkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU). Sementara ada 50 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018.

Menurut Alvin, DPR periode mendatang sepatutnya lebih mementikan legislasi. Tak hanya dari kuantitas, melainkan kualitas. “Tentunya bukan bicara kuantitas saja, tapi kualitas juga penting supaya tidak menimbulkan kontroversi-kontroversi,” ujar Alvin.

Alvin menuturkan, seluruh pihak tetap harus optimistis DPR akan benar-benar bekerja untuk masyarakat, bangsa dan negara. Walaupun, lanjut Alvin, banyak wajah-wajah lama wakil rakyat yang masih duduk di parlemen.

“Memang rasa pesimis terhadap anggota DPR kita bukan tanpa sebab. Salah satu alasannya adalah wajah lama yang kembali ke Senayan. Tapi kita tetap harus optimistis menatap kerja-kerja DPR,” tutur Alvin.

Alvin pun menyebut, “Kita harus tetap menaruh harapan pada anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Sebab, merekalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat dalam suatu mekanisme demokrasi Pemilu yang sah.”

Supaya mandat rakyat senantiasa terjaga, Alvin mendorong setiap anggota DPR yang baru untuk memanfaatkan media sosial. Konstituen di daerah pemilihan (dapil) dinilai perlu diajak mengikuti akun media sosial (medsos) resmi milik anggota DPR.

Alvin menambahkan, konten medsos yang disajikan wajib diperbarui. Dengan begitu, maka rakyat mengetahui setiap hal yang dikerjakan para anggota DPR. “Isi kontennya bisa rangkuman kegiatan yang dilakukan,” kata Alvin.

Alvin juga menyoroti persoalan absensi. Hampir setiap sidang paripurna maupun rapat-rapat di komisi, banyak tak dihadiri anggota DPR. Alvin menyatakan, setiap fraksi semestinya bisa menindak tegas anggotanya yang kerap absen.

“Ke depan pengawasan media pun perlu ditingkatkan pada anggota DPR kita. Buka dan buat daftar nama-nama yang suka tidak hadir. Bayangkan ketika harus mengambil keputusan tapi yang hadir justru sangat minim,” pungkas Alvin.



Sumber: Suara Pembaruan