KPU Dinilai Perlu Sampaikan Proses dan Perkembangan Rekapitulasi

KPU Dinilai Perlu Sampaikan Proses dan Perkembangan Rekapitulasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan rapat pleno rekapitulasi pemilu di luar negeri, Senin (6/5/2019).
Carlos KY Paath / WM Selasa, 7 Mei 2019 | 20:48 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu meyakinkan publik bahwa seluruh proses Pemilu 2019 berlangsung sesuai konstitusi dan ketentuan perundangan. Sejauh ini KPU sudah melakukan langkah-langkah keterbukaan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, kepada Beritasatu.com, Selasa (7/5/2019).

Titi menekankan, pentingnya KPU mempunyai komunikasi yang baik, khususnya dengan masyarakat.

“KPU harus dapat menyampaikan proses dan perkembangan rekapitulasi yang berlangsung kepada masyarakat. Supaya tidak ada kecurigaan dari masyarakat,” kata Titi.

Titi mengungkapkan, tudingan kecurangan terhadap KPU menyangkut penghitungan suara memang masih terjadi. Hal ini tak terlepas dari era keterbukaan yang memudahkan setiap orang mengeluarkan opini. KPU sudah sepatutnya merespons opini terutama di media sosial secara terukur.

“Merespons berbagai opini dengan sikap responsif dan terukur. Tata kelola, kultur kerja transparan dan akuntabel akan ikut membantu publik memahami sesungguhnya apa yang terjadi. KPU maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak perlu terprovokasi,” ujar Titi.

Menurut Titi, berbagai isu kecurangan harus dijadikan tantangan bagi KPU dan Bawaslu. Menjaga dan membuktikan seluruh jajaran masing-masing, memiliki integritas.

“Tidak ada yang menyimpang dari aturan dan manipulasi rekapitulasi,” tegas Titi.

Titi menambahkan, Bawaslu berkewajiban mengawasi petugas agar bekerja proposional dan adil menilai proses penghitungan. Kesepahaman antara KPU dan Bawaslu menjadi suatu keniscayaan.

“Jadi kalau ada tidak benar, tidak tepat memang harus diproses. Tetapi tidak juga berlebihan,” ucap Titi.

Titi menyatakan, KPU telah berupaya maksimal menyelesaikan rekapitulasi suara sesuai kerangka waktu dan prosedur. Hanya saja di beberapa kecamatan, lanjut Titi, prosesnya tidak selesai sesuai tenggat. Sebab dari sisi beban, relatif berat.

Misalnya, Titi mengatakan, di satu kecamatan terdapat ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Tidak bisa kemudian dianggap keterlambatan dalam penyelesaian sebagai faktor kesengajaan. Tetapi memang karena adanya beban kerja yang harus dituntaskan oleh penyelenggara,” ungkap Titi.



Sumber: Suara Pembaruan