Ace Hasan Sydzily Sepakat Evaluasi Pemilu Serentak 2019

Ace Hasan Sydzily Sepakat Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan, belum lama ini, yang disampaikan capres Jokowi adalah ada pihak yang disinyalir menggunakan propaganda ala Rusia.
Robertus Wardi / AMA Rabu, 8 Mei 2019 | 12:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily mendesak supaya pelaksanan Pemilu Serentak 2019 segera dievaluasi. Evaluasi mencakup fakta bahwa ‎masyarakat lebih antusias untuk aktif dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) daripada Pemilihan Legislatif (Pileg).

Hal ini bisa terlihat dari angka partisipasi pemilih yang lebih besar memilih Pilpres daripada memilih calon legislatif di berbagai tingkatan. Padahal dari segi peran, antara eksekutif dan legislatif, dalam hal kebijakan dua-duanya sangat penting dalam konteks peran pemerintahan.

Baca Juga: Golkar‎ Usulkan Pileg dan Pilpres "Dicerai"

Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/5/2019) Ace Hasan Syadzily menjelaskan, ‎dalam penyelenggaraannya pun, KPU tidak memberikan porsi yang sama dalam hal penyelenggaraan pileg dibandingkan dengan pilpres. Ada debat Pilpres, tapi tidak diakomodasi debat Pileg. Dalam kampanye juga demikian. Perhatian publik lebih banyak tersedot untuk kampanye Pilpres daripada Pileg.

"Gagasan partai politik tidak banyak disampaikan dibanding gagasan Capres," tutur Ace Hasan Syadzily yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.

Ace Hasan Syadzily melihat, dari segi penyelenggaraan pemilu, semangat efisiensi penyatuan pemilu ini juga tidak tercapai. Jumlah TPS yang lebih banyak tentu berimplikasi terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan. Petugas KPPS jadi lebih banyak, pengawas pemilu juga menjadi bertambah, dan tentu logistik pemilu juga demikian.

"Dalam hal pelaksanaan pencoblosan memerlukan waktu yang lebih lama. Belum lagi dalam perhitungan suara. Akibatnya para petugas TPS banyak yang kelelahan," tutur Ace Hasan Syadzily.



Sumber: Suara Pembaruan