Penegakan Hukum Jangan Dipersepsikan sebagai Tindakan Represi

Penegakan Hukum Jangan Dipersepsikan sebagai Tindakan Represi
Indriyanto Seno Adji ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Kamis, 9 Mei 2019 | 15:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ekspresi dan pendapat yang berlebihan, bahkan mengarah pada fitnah dan penghinaan, memang sudah selayaknya mendapatkan tindakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum jangan dipersepsikan keliru sebagai sebuah tindakan represi.

Pandangan itu disampaikan pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Kamis (9/5/2019). Indriyanto menanggapi sikap tegas aparat Polri terhadap tokoh-tokoh yang kerap melontarkan kalimat-kalimat bernuansa menghasut dan fitnah.

“Ekspresi dan pendapat yang berlebihan, bahkan mengarah pada tuduhan-tuduhan keras, fitnah, dan penuh penistaan atau penghinaan, justru melanggar koridor kepastian hukum. Karena itu, tindakan dari aparatur penegak hukum adalah suatu kewajiban dan sesuatu kewajaran yang harus dihadapi siapa pun,” ujar Indriyanto.

Dikatakan Indriyanto, dalam mengekspresikan pendapat, seharusnya para elite politik tetap bijak serta memperhatikan etika dan hukum yang ada. Dengan demikian, mereka ridak terjebak pada polemik yang bisa menjerat diri.

Jadi, ujar Indriyanto, memang sebaiknya para elite tetap menghargai kebebasan berpendapat dan demokrasi dengan pilar-pilar berbasis hukum. Para elite harus tetap berpegang pada due process of law.

“Penegakan hukum jangan dipersepsikan secara keliru sebagai pendekatan represi. Pemerintah tetap menghargai kebebasan dalam demokrasi. Tetapi, keberadaan Indonesia sebagai negara hukum dan memperhatikan due process of law adalah sesuatu kepatuhan yang tidak bisa dinegasikan oleh siapa pun,” ujar Indriyanto.



Sumber: BeritaSatu.com