Komnas Ham Kritik Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto

Komnas Ham Kritik Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto
Wiranto. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / WBP Jumat, 10 Mei 2019 | 18:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com  - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ‎mengkritik Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto. Komnas HAM berpandangan tim itu melanggar hukum

"Tugas yang dimandatkan Tim Asistensi Hukum dapat dimaknai melakukan tugas quasi-penyelidikan. Artinya tim itu sebagai quasi-penyelidik," kata Komisioner Komas HAM Mohammad Choirul Anam dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Choirul Anam menjelaskan‎ pengaturan mengenai fungsi penyelidikan atau menyerupai fungsi penyelidikan (quasi) tidak tepat jika dasar hukumnya adalah Keputusan Kemko Polhukam (beschikking). Seharusnya dasar hukumnya adalah Undang-Undang (regeling).

Di sisi lain, sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme dan instrumen lembaga penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum yang patut dan berkeadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.‎

Sistem dan praktik demokrasi yang berlangsung pada saat ini adalah hasil perjuangan reformasi anak-anak bangsa yang perlu dirawat bersama dan disikapi secara arif dan bijaksana. Karakter demokrasi memang menimbulkan keriuhan (noise) karena demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat meskipun kebebasan itu tidak bersifat mutlak dan tidak tanpa batas. "Tim yang memiliki tugas seolah sebagai quasi-penyelidik dikhÄ…watirkan akan mereduksi kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Ini mencederai sistem dan praktik demokrasi dan juga prinsip hak asasi manusia," jelas Choirul Anam.

Menurutnya, jika penggunaan kebebasan tersebut dinilai dan terbukti melanggar hukum, sebetulnya dalam sistem hukum nasional sudah tersedia mekanisme dan lembaga penegak hukum untuk melakukan penindakan hukum. Dengan demikian, maka tidak perlu ada tim baru seperti Tim Asistensi Hukum. "Pembentukan tim berpotensi bahwa pemerintah sedang mendayagunakan pendekatan politik-kekuasaan untuk mengintervensi independensi hukum. Maka tidak terdapat urgensi obyektif untuk dibentuk tim tersebut dengan mandat tugas bersifat quasi-penyelidikan dan quasi-penyelidik," tutup Choirul Anam.

Sebagaimana diketahui, Wiranto telah membentuk tim itu pada tanggal 9 Mei kemarin. Tim bertugas mengkaji dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca-Pemilu serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum. Tim itu juga memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum yang telah dilakukan.



Sumber: Suara Pembaruan