Perludem: Sistem Pemilu Tak Berkontribusi Banyak Terhadap Keterpilihan Kader Terbaik

Perludem: Sistem Pemilu Tak Berkontribusi Banyak Terhadap Keterpilihan Kader Terbaik
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri), menyampaikan sambutan dalam pembukaan pembekalan calon legislatif (caleg) DPR gelombang III di Kantor PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis 15 November 2018. Megawati Soekarnoputri membuka pembekalan caleg gelombang terakhir yang diikuti ratusan kader serta menutup kader fungsional yang bertugas di kantor-kantor PDIP. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / WM Jumat, 10 Mei 2019 | 20:09 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Perludem Fadli Ramadhani menegaskan, sistem pemilu tidak terlalu banyak memberikan pengaruh terhadap keterpilihan kader-kader terbaik partai politik menjadi anggota legislatif. Menurut Fadli, yang terpenting adalah memperbaiki sistem rekrutmen dan kandidasi di internal partai politik.

"Jadi, yang terpenting adalah perbaikan sistem rekrutmen di internal partai karena sistem pemilu hanya variabel kecil yang mempengaruhi keterpilihan kader terbaik parpol," ujar Fadli, kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Menurut Fadli, persoalan mendasar di Indonesia adalah reformasi dan demokratisasi di internal partai politik. Dia menilai, partai politik belum menjalankan fungsinya secara optimal, yakni melakukan kaderisasi, pendidikan politik dan rekrutmen secara demokratis.

"Yang perlu dibenahi adalah bagian hulunya, yaitu partai politik. Apapun sistem pemilunya, jika parpolnya belum berbenah, akan sama saja hasilnya karena setiap sistem pemilu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing," terang dia.

Fadli mencontohkan, sistem pemilu yang terbuka memungkinkan rakyat memilih langsung siapa yang menjadi wakilnya. Konsekuensinya, setiap caleg tidak saja mengabdi ke partai, tetapi juga harus mengabdi kepada rakyat yang akan menentukan dirinya lolos atau tidak ke parlemen.

"Dalam sistem pemilu terbuka, mau tidak mau caleg harus bekerja keras untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Nah, untuk mendapatkan simpati tersebut bisa saja caleg tersebut menggunakan uang sehingga terjadilah politik uang," turur dia.

Sementara dalam sistem pemilu tertutup, lanjut dia, akan lebih sederhana karena pemilih hanya memilih partai dan partai yang menentukan siapa yang layak menjadi anggota legislatif. Menurut dia, politik uang pun tetap bisa terjadi di sistem pemilu tertutup, yakni antara caleg dengan partai politik.

"Setiap pilihan sistem pemilu, pasti ada konsekuensinya. Yang terpenting harus diperbaiki parpolnya," tandas dia.

Fadli mengaku, dirinya lebih memilih tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka di Pemilu Indonesia. Pasalnya, sistem ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat karena rakyat secara langsung menentukan wakilnya.

"Memang perlu sejumlah perbaikan. Selain parpolnya, juga penegakan hukumnya agar mengurangi politik uang dan sistem pungut-hitung serta rekapitulasi bisa disederhanakan. Misalnya, pungut-hitung di TPS dilakukan manual, tetapi rekapnya menggunakan sistem elektronik atau e-rekap di tingkat kabupaten/kota," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com