Syarat People Power Tidak Memadai

Syarat People Power Tidak Memadai
Ratusan massa melakukan aksi menolak people power. ( Foto: Suara Pembaruan/Arnold Sianturi )
Robertus Wardi / AMA Senin, 13 Mei 2019 | 12:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai, ajakan sekaligus ancaman pengerahan kekuatan massa atau people power yang didengungkan sejak sebelum pencoblosan 17 April 2019 oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak memiliki alasan yang memadai.

Yang tampak justru adalah kehendak untuk menang sendiri, termasuk dengan cara menafikan saluran hukum dan politik yang tersedia.

"UU Pemilu menyediakan mekanisme untuk memproses indikasi pelanggaran. Pelanggaran administratif dapat dilaporkan kepada Bawaslu, sementara dugaan pidana Pemilu diproses Sentra Gakkumdu. Dugaan pelanggaran kode etik dapat diproses DKPP, sedangkan sengketa terhadap keputusan KPU dapat dibawa ke Bawaslu hingga PTUN. Terakhir, perselisihan hasil Pemilu dapat diajukan kepada MK," kata Arif Susanto di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Arif Susanto menjelaskan, kelompok-kelompok yang menolak hasil pemilu tetapi tidak menggunakan mekanisme hukum yang ada hanya menunjukkan tiadanya itikad baik untuk sepenuhnya tunduk pada aturan main demokrasi. People power itu dimungkinkan manakala terdapat ancaman sistematis terhadap demokrasi, sementara negara menutup mekanisme sah untuk menentangnya.

"Prasyarat tersebut tidak terpenuhi dalam kondisi Indonesia hari ini. Artinya, tidak terdapat alasan memadai bagi seruan people power, yang hanya mengganggu tatanan sosial," jelas Arif Susanto yang juga pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta ini.

Menurut Arif Susanto,‎ persaingan politik merupakan bagian normal demokrasi dan berbeda dibandingkan permusuhan abadi. Sebab, politik bukanlah suatu zero zum game, dengan kemenangan satu pihak berarti kekalahan mutlak pihak lain. Ruang kontestasi tetap terbuka jika pihak yang kalah bersedia untuk membangun kembali kekuatan dan menyiapkan regenerasi politik menuju Pilkada 2020 atau Pemilu 2024.

"Ini yang kelihatannya belum bisa dimaknai oleh kelompok-kolompok yang hanya mau menang sendiri. Cara-cara seperti itu tidak boleh dibiarkan karena negara ini negara hukum. Manakala ada pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan hukum maka harus ditindak," tutup Arif Susanto.



Sumber: Suara Pembaruan