BPPT Dorong Transformasi Digital Pemilu Lewat E-Voting

BPPT Dorong Transformasi Digital Pemilu Lewat E-Voting
Mesin pemungutan suara elektronik. ( Foto: Antara )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Senin, 13 Mei 2019 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Transformasi digital sudah waktunya diterapkan dalam pemilu di Indonesia di masa mendatang. Teknologi untuk mendukung pemilu elektronik berupa pemungutan suara elektronik (e-voting), verifikasi data pemilih (e-verifikasi), dan rekapitulasi elektronik (e-rekapitulasi) sudah mampu dibuat dan bahkan sudah diuji coba oleh perekayasa Indonesia.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza mengatakan, pemilu adalah amanat undang-undang, oleh karena itu e-voting, atau e-rekapitulasi dan e-verifikasi dalam pemilu yang akan datang harus tertuang dulu dalam UU Pemilu.

Landasan Pemilu 2019 adalah Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017. Dalam rancangan undang-undang tersebut sebenarnya sudah termaktub pemungutan suara elektronik, penghitungan elektronik serta rekapitulasi elektronik.

"Namun setelah disahkan, pasal-pasal terkait e-voting (pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi elektronik) hilang," katanya di Jakarta, Minggu (12/5).

Menurutnya untuk e-verifikasi, teknologi ini diusulkan karena adanya sanksi tegas terhadap penyalahgunaan hak pilih yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilu. Namun penerapan di lapangan belum diimplementasikan, bahkan belum ada penegakan hukum bagi pemilih yang menyalahgunakan hak pilih.

"Kalaupun pemilih wajib diverifikasi hanya sebatas pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan menunjukkan KTP elektronik. Namun kenyataannya verifikasi pemilih di TPS masih sangat longgar," ucapnya.

Dengan e-verifikasi pemilih, penyalahgunaan hak pilih oleh pemilih maupun oleh panitia dapat diketahui dan dicegah, serta menghasilkan bukti hukumnya.

Hingga saat ini kata Hammam, di tingkat pemilihan kepala desa dimana penyelenggaranya adalah pemerintah kabupaten, dengan landasan hukum berupa peraturan daerah, teknologi e-voting dan e-verifikasi sudah digunakan di 981 pilkades di 18 kabupaten dan 11 provinsi.

Manfaatnya sangat dirasakan yakni pilkades yang cepat dan akurat, serta menghasilkan data penduduk yang akurat melalui proses e-verifikasi, dan masyarakat paham tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Menurut Hammam, teknologi untuk pemilu elektronik sesungguhnya sudah siap, termasuk kesiapan industri dalam negeri sebagai pendukung penyelenggara pemilu. Namun kesiapan pemilu menggunakan teknologi membutuhkan kepemimpinan yang sangat kuat dari penyelenggara pemilu, termasuk sisi legalitasnya, serta konsep pembiayaan yang tentunya sangat berbeda dengan pembiayaan pemilu manual yang menggunakan logistik sekali pakai.

Sementara pada pemilu elektronik, perangkatnya dapat digunakan berkali-kali. Jadi, kesiapan lain yang perlu adalah kesiapan legalitas, penyelenggara, pembiayaan, masyarakat, dan kesiapan mental masyarakat pendukung pemilu yang patriotisme dan demokratis (siap kalah dan menang).

Untuk kesiapan masyarakat pemilih, berdasarkan penyelenggaraan pilkades di 18 kabupaten 11 provinsi, terbukti bahwa dari sisi masyarakat pemilih telah siap, karena e-voting memudahkan pemilih.

Hammam menjelaskan, e-voting, e-rekapitulasi, dan e-verifikasi akan memudahkan pemilih karena mereka hanya perlu melakukan dua kali sentuh dalam bilik, tidak perlu menulis daftar hadir dan tanda tangan.

Selain itu, metode ini juga akurat dalam pemungutan dan perhitungan. Tidak ada surat suara tidak sah, tidak ada surat suara rusak, dan tidak ada surat suara sisa. Prosesnya juga cepat yakni pengiriman langsung, dan tidak berjenjang, namun penayangan hasil berjenjang.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat langsung memverifikasi hasil di TPS-nya pada hasil yang sudah ditayangkan di pusat data. Jejak audit menghasilkan struk pilihan yang dimasukkan dalam kotak dan log file yang menjadi bukti hukum manual dan bukti hukum elektronik.

Selain itu juga, KPPS akan memotret formulir C1, mengunggah dan membubuhi tanda tangan digital mereka sebagai bukti hukum sah di mahkamah konstitusi jika ada sengketa.

Kemudian, pemilu elektronik juga memudahkan administrasi di TPS karena tidak perlu menandatangani surat suara, tidak perlu menyalin formulir C1 karena dapat dicetak sejumlah yang dibutuhkan, dan tidak perlu memanggil satu persatu. Sebab, setelah proses e-verifikasi, pemilih langsung ke bilik suara.

Dari sisi keamanan, tentu aman karena perangkat tidak terhubung ke jaringan apapun selama proses pemungutan suara berlangsung. Internet hanya dibutuhkan pada saat pengiriman hasil saja, yang sudah tentu diamankan sesuai standar keamanan informasi elektronik.



Sumber: Suara Pembaruan