Soal Seleksi Pimpinan KPK, Hinca: Jangan Terlambat

Soal Seleksi Pimpinan KPK, Hinca: Jangan Terlambat
Presiden Joko Widodo (tengah), didampingi Menkopolhukam Wiranto (dua kanan) menyalami pimpinan KPK saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 dan konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang diadakan di Jakarta, 4 Desember 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / WM Senin, 13 Mei 2019 | 21:06 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Demokrasi elektoral sudah dilaksanakan sebagai sebuah jalan menuju pencarian pemimpin negeri. Dengan segala kekurangannya, sepatutnya ruang-ruang baru bagi isu-isu lain, menjadi perhatian pemerintah. Misalnya mengenai seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR, Hinca IP Pandjaitan kepada Beritasatu.com, Senin (13/5/2019). “KPK merupakan salah satu titik yang harus diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, beberapa waktu kedepan negeri ini dituntut untuk mendapatkan pimpinan baru KPK, sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang KPK,” kata Hinca.

Hinca mengungkap, UU KPK, Pasal 34 menyebutkan pimpinan KPK hanya memegang jabatan empat tahun. Masa jabatan Ketua KPK Agus Rahardjo dan komisioner lainnya akan berakhir pada tahun ini. Karenanya, pemerintah harus bergegas cepat untuk meramu dan menentukan para calon pimpinan KPK. Langkah awal yaitu membentuk panitia seleksi (pansel).

Empat tahun yang lalu, masih kata Hinca, pansel dibentuk pada minggu ketiga Mei. “Namun hari-hari ini, Presiden Jokowi belum sama sekali menyinggung mengenai persoalan pansel. Padahal, pemilihan pimpinan KPK tidak kalah penting dengan pemilihan umum (Pemilu) yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu,” tegas Hinca.

Hinca menyatakan, KPK sudah menjadi semacam “alat penjaga harapan” masyarakat, di tengah banyaknya lini-lini yang korup dan mendapatkan ketidakpercayaan publik secara massif. Hinca menuturkan, banyak yang sudah meramalkan bahwa pemilihan pansel, pimpinan KPK bakal ramai akibat “periode langka”.

“Periode langka” tersebut, menurut Hinca, disebabkan adanya titik temu antara Pemilu lima tahunan, dan pemilihan pimpinan KPK empat tahun sekali. Ternyata titik temunya ada pada 2019. Sekalipun belum pernah dialami sebelumnya, lanjut Hinca, bukan menjadi masalah bagi Presiden untuk bergerak memilih dan melakukan tindakan tegas terukur untuk segera menyelesaikan Pansel KPK.

Kini, Hinca mengatakan, publik menunggu sikap Presiden Jokowi. Pada 2015, Hinca mengungkap, Jokowi berhasil menuntaskan polemik kelembagaan antara KPK dan Polri. Di satu sisi, ketika itu pemerintah pun berhasil menunaikan kewajiban mengenai pemilihian pimpinan KPK yang baru sesuai jadwal.

Hinca yang juga Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Demokrat menambahkan, Jokowi juga mampu mengabulkan desakan publik terhadap hiruk pikuk pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri. “Saya selaku sekjen Partai Demokrat, tentu tidak menginginkan energi besar publik untuk turut menekan permasalahan pansel. Sudah selayaknya dan sepatutnya Presiden segera bersikap,” ucap Hinca.

Hinca menyatakan, masa jabatan Anggota DPR akan berakhir pada Oktober 2019. Karenanya menjadi penting agar pansel dibentuk pada Mei. “Kami tidak ingin proses penyaringan kualitas pimpinan KPK, harus terganjal oleh proses administrasi yang lambat,” kata Hinca.

Hinca pun menyebut, “Untuk diingat oleh Presiden. Sesungguhnya pihak yang paling memiliki kepentingan dalam penentuan jabatan pimpinan KPK yang berkualitas kedepan bukanlah pihak-pihak yang ada di eksekutif maupun legislatif, melainkan masyarakat luas. Mereka menginginkan KPK dapat bekerja kembali tanpa adanya kendala dalam proses pemilihan ini.”



Sumber: Suara Pembaruan