Hadapi Post Truth, Pengamat: Masyarakat Punya Daya Tahan

Hadapi Post Truth, Pengamat: Masyarakat Punya Daya Tahan
Ilustrasi kampanye. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / YUD Selasa, 14 Mei 2019 | 17:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik Arif Susanto mengemukakan gejala politik pasca kebenaran (post truth) tampak menguat selama proses Pemilu 2019 dan berlanjut hingga kini. Gejala ini ditandai oleh penyebarluasan pernyataan-pernyataan tidak berdasar atau bahkan kebohongan. Pernyataan-pernyataan itu dikemas sedemikian rupa sehingga memiliki daya tarik emosional.

"Fakta objektif menjadi tergeser karena pernyataan atau argumen tanpa data itu didengungkan berulang-ulang sehingga memengaruhi kuat opini publik. Inilah suatu gerhana kebenaran," kata Arif di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Meskipun bukan suatu gejala sama sekali baru, lanjut Arif, politik pasca kebenaran mulai menguat selama Pilkada Jakarta 2017. Keberhasilan untuk mengemas propaganda kebohongan sebagai bagian strategi politik dalam kontestasi elektoral tersebut tampak hendak diulang dalam Pemilu 2019. Dampaknya, dua tahun terakhir politik nasional menjadi begitu keruh oleh perseteruan berkelanjutan.

"Disinformasi dan kebencian berbasis identitas menjadi bagian penting pengendalian manipulatif kesadaran massa. Ini kemudian diarahkan untuk mendongkrak elektabilitas," ujar Arif yang juga pengajar komunikasi politik pada Universitas Paramadina Jakarta ini.

Dia memuji masyarakat Indonesia karena mayoritas masih memiliki daya tahan bagus berhadapan dengan semburan kebohongan. Buktinya, meskipun memberi keuntungan politik bagi yang menyebarkannya, isu serupa tidak menghasilkan keterpilihan dan tidak pula berdampak konflik horizontal.

"Penguatan etika menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi politik nasional, terutama berhadapan dengan Pemilu. Selain itu, pembangunan kesadaran politik dan tingkat melek informasi menjadi suatu syarat mutlak bagi partisipasi cerdas masyarakat politik. Hal ini kiranya dapat mencegah politik pascakebenaran dari menghambat laju konsolidasi demokrasi Indonesia," saran Arif. 



Sumber: Suara Pembaruan