Formappi Berharap DPR Bukan Sekedar Lembaga "Stempel"

Formappi Berharap DPR Bukan Sekedar Lembaga
Sidang paripurna DPR. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / FMB Rabu, 15 Mei 2019 | 14:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti dari Formappi Lusius Karus mengemukakan UU MD3, Pasal 427 D Ayat (1) huruf a menyebutkan "Pimpinan DPR terdiri dari satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR". Mengacu ke perhitungan sementara perolehan suara parpol saat ini maka ada lima partai yang menduduki kursi pimpinan dengan komposisi kursi ketua DPR menjadi jatah PDIP sebagai peraih kursi terbanyak. Disusul empat wakil ketua dari partai-partai yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua hingga kelima yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB.

Komposisi tersebut menunjukkan dominasi parpol koalisi pendukung Jokowi-Amin di posisi pimpinan DPR dengan hanya melibatkan Gerindra sebagai satu-satunya wakil oposisi.

"Dengan komposisi parpol koalisi yang mendominasi, mestinya kebijakan-kebijakan apapun dari pemerintah yang keputusannya membutuhkan persetujuan DPR akan lebih mudah disetujui," kata Lusius di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Ia menjelaskan‎ jumlah suara menjadi satu hal utama yang paling menentukan proses pengambilan keputusan di DPR. Dalam konteks perebutan pengaruh koalisi melawan oposisi, sulit mengharapkan sebuah kebijakan dengan mudah dapat disetujui melalui musyawarah dan mufakat. Voting akan selalu menjadi langkah akhir dan menentukan.

"Di sinilah keuntungan jumlah pimpinan dari parpol koalisi. Pembuatan keputusan di level pimpinan mengikuti alur pembuatan keputusan berdasarkan suara terbanyak itu. Di situlah jaminan bagi DPR dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus memastikan kebijakan pemerintah dengan mudah dikawal oleh DPR," jelas Lusius.

Dia melihat‎ peran pimpinan DPR sangat strategis untuk mendukung pemerintah. Selain memimpin sidang dan membuat kesimpulan akhir sidang yang digelar, pimpinan DPR juga berperan menyusun agenda kerja, membuat jadwal kerja pimpinan, melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR, menjadi juru bicara DPR, mewakili DPR dalam melakukan konsultasi dengan Presiden dan lembaga negara lainnya. Melalui kewenangan-kewenangan ini, pimpinan DPR bisa dikatakan menjadi wakil lembaga. Sebagai wakil lembaga dia menjadi penyambung atau perantara antara kepentingan internal lembaga dengan kepentingan pemerintah. Fungsi perantara itu sangat menentukan bagaimana kebijakan pemerintah akan disikapi.

"Melalui tugas-tugas pimpinan itu, pimpinan DPR yang didominasi oleh koalisi Jokowi dengan mudah bisa mengarahkan agenda DPR dan juga proses pengambilan keputusan dalam sidang-sidang di DPR. Mereka dengan mudah mengandalkan dukungan jumlah kursi parpol koalisi dalam proses puncak pembuatan keputusan," tuturnya.

Dia menyadari dengan dominasi yang ada, sekilas kelihatan DPR mendatang dengan dominasi parpol koalisi akan menjadi semacam lembaga "stempel". Kecenderungan seperti itu sangat mungkin terjadi jika parpol-parpol koalisi membiarkan diri mereka menikmati asyiknya kekuasaan. Akibatnya, DPR kemungkinan hanya akan menjadi alat bagi parpol koalisi untuk mengamankan kekuasaan tersebut. Dalam situasi ini relasi transaksional menjadi perekat sekaligus penutup sikap kritis koalisi terhadap pemerintah.

Namun, parpol koalisi punya tanggung jawab dalam semua keputusan yang akan diambil. Dukungan buta pada pemerintah akan menyebabkan kepercayaan publik pada parpol koalisi akan menurun. Ini tentu amunisi yang kurang baik untuk pemilu selanjutnya. Koalisi pendukung pemerintah mesti tetap bisa memperlihatkan warna kritis atas kebijakan pemerintah. Kekritisan itu harus dibedakan dengan perlawanan. Oleh karena itu koalisi harus bisa membedakan antara mendukung pemerintah secara kritis dengan tidak mendukung pemerintah karena punya kepentingan sendiri.

"Stigma 'Stempel Pemerintah' bisa dibantah jika parpol-parpol koalisi dengan jelas menyampaikan alasan atau argumentasi atas kebijakan yang ingin disetujui. Argumentasi mesti selalu bisa diuji oleh publik sehingga parpol-parpol koalisi juga tidak justru menghambat kerja pemerintah karena punya kepentingan sendiri," tutup Lusius. 



Sumber: Suara Pembaruan