Puan Diisukan Jadi Ketua DPR, Ini Kata Sekjen PDIP

Puan Diisukan Jadi Ketua DPR, Ini Kata Sekjen PDIP
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, menunjukkan jari kelingking, usai memberikan hak pilihnya, di TPS 62, di RT 010 RW 004 Kebagusan. ( Foto: David Gita Roza )
Markus Junianto Sihaloho / MPA Rabu, 15 Mei 2019 | 20:11 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya sudah mempunyai mekanisme dan aturan dalam menentukan siapa kader terbaik yang akan ditunjuk menjadi Ketua DPR apabila pada saatnya ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Yang utama bagi PDIP adalah justru memastikan bagaimana sistem yang akan diwujudkan oleh partai itu ketika memimpin, agar Parlemen lebih berguna dan efektif melaksanakan tugasnya menjalankan undang-undang.

Kata Hasto, sesuai dengan UU nomor 2/2018 tentang MD3, ditetapkan bahwa pemenang pemilu legislatif akan mendapatkan jatah pimpinan. Pemenang pertama mendapat jabatan Ketua DPR, sementara pimpinan DPR lain diisi parpol lain di urutan berikutnya. Dan sejauh ini, hasil hitung cepat dan perhitungan manual KPU menunjukkan PDI Perjuangan di tempat teratas.

“Ini kami syukuri. Karena dari sinilah PDI Perjuangan bisa berperan lebih di dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif,” kata Hasto Kristiyanto, Rabu (15/5/2019).

Dalam konteks itu, yang pertama kali dipikirkan PDI Perjuangan adalah bagaimana DPR RI ke depan. DPR RI sebagai mitra Pemerintah, bisa melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan pemerintahan, dan fungsi representasi. PDIP menyasar DPR ke depan harus bisa membalik semua kritik yang selama ini dialamatkan terhadap DPR. Dari soal kedisiplinan, produktivitas kerja, hubungan baik dengan lembaga negara lainnya, hingga membenahi sekretariat jenderal DPR RI.

“Maka itu, tentu kita tidak hanya berbicara figur, tapi kita berbicara tentang bagaimana DPR ke depan, agar dalam menjalankan fungsi pokoknya dapat dijalankan dengan baik,” kata Hasto.

Terkait siapa kader yang akan duduk menjadi Ketua DPR. Hasto mengatakan partainya memiliki mekanisme dalam penentuan keputusan. Pihaknya tentu akan membahasnya dengan sangat serius demi memastikan DPR RI ke depan bisa menjadi counterpart yang produktif terhadap lemaga Pemerintahan yang ada.

Prinsipnya, PDIP akan menempatkan kader partai yang memiliki kualifikasi untuk menjawab berbagai tantangan tantangan ke depan. Lalu mempunyai pengalaman yang luas di Parlemen karena tak mungkin pimpinan DPR dijabat oleh orang yang belum berpengalaman di DPR RI. Tentunya, sosok yang akan ditempatkan adalah yang sudah teruji kepemimpinannya di internal partai, sekaligus punya kemampuan merangkul. Poin terakhir ini penting karena pemerintahan Jokowi periode kedua ingin meninggalkan legacy besar bagi bangsa Indonesia sehingga dukungan penuh DPR sangat dibutuhkan.

“Nah, dari mekanisme internal partai siapa yang akan menjadi ketua DPR, sesuai dengan AD/ART, partai memberikan mandat kepada Ibu Ketua Umum untuk menetapkan itu,” kata Hasto.

“Tapi bagi seluruh kader PDI Perjuangan, siapapun yang ditetapkan oleh Ibu Ketua Umum, kami sangat serius di dalam menggunakan momentum dari kepemimpinan PDI Perjuangan di pemerintahan dan sekaligus untuk peningkatan kinerja DPR di masa yang akan datang,” tukasnya.

Soal nama Puan Maharani sendiri, Hasto mengatakan semua juga tahu kualitas seorang Puan Maharani. Ketika masuk ke partai, Puan sudah ikut menjadi salah satu dewan pimpinan pusat partai. Di DPR RI, Puan juga berpengalaman hingga menjadi ketua fraksi PDIP di era pemerintahan SBY, saat partai itu menjadi oposisi.

Kini, Puan tercatat sebagai menko termuda dengan menjabat sebagai Menko pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK). Menurut Hasto, jabatan Puan saat ini juga sangat strategis. Apalagi untuk periode kedua kepemimpinan Jokowi dimana pembangunan sumber daya manusia Indonesia akan menjadi konsentrasi utama.

“Tapi bagaimana apakah nanti Mbak Puan akan menempati posisinya sebagai Menko atau ketua DPR, ya buat kami masih ada waktu untuk membahas itu, dan itu Ibu Ketua Umum yang akan memberikan arahan-arahan. Tugas kami menyiapkan supporting system-nya, menyiapkan disain DPR ke depan. Karena kemajuan DPR sama halnya dengan pemerintahan. Tidak ditentukan oleh orang per orang tapi sebuah kerja kolektif,” ujarnya.

Apakah jika Puan memimpin DPR, akan mampu menjaga soliditas koalisi parpol pendukung Jokowi? Hasto menjawab bahwa soal itu sebaiknya berkaca kepada pengalaman selama ini bahwa koalisi parpol pengusung Jokowi tak pernah pecah namun malah bertambah.

“Nggak ada perpecahan, karena ada figur-figur senior di Koalisi Indonesia Kerja. Terbukti dari dulu sejak mencalonkan Pak Jokowi di 2014, tidak mengalami perubahan. Bahkan bertambah. Artinya tidak ada perpecahan. Bahkan yang ada perluasan pengaruh sehingga Golkar dan PPP bergabung,” kata Hasto.



Sumber: BeritaSatu.com