AHY: Demokrat Tetap Hormati Proses Perhitungan Resmi KPU

AHY: Demokrat Tetap Hormati Proses Perhitungan Resmi KPU
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai silaturahmi tokoh nasional, di Museum Kepresidenan Balai Kirti Komplek Istana Bogor, Rabu (15/5/2019) ( Foto: beritasatu.com / vento saudale )
Vento Saudale / WM Rabu, 15 Mei 2019 | 21:23 WIB

 

Bogor, Beritasatu.com - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, Partai Demokrat konsisten untuk terus menjunjung tinggi proses demokrasi. Mengenai pernyataan Prabowo yang menolak hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), AHY kembali menegaskan Demokrat memberikan ruang kepada KPU untuk terus menyelesaikan proses perhitungan suara hingga keluar hasil resmi pada 22 Mei mendatang.

"Iya kami konsisten sejak awal kami menyampaikan pernyataan pers pada tanggal 17 April malam, waktu itu bahwa saya mewakili Partai Demokrat yang jelas adalah memberikan ruang kepada proses perhitungan suara secara resmi oleh KPU kita harus menghormati proses itu," kata AHY usai silaturahmi tokoh nasional, di Museum Kepresidenan Balai Kirti, Komplek Istana Bogor, Rabu (15/5/2019).

Namun AHY juga meminta agar masyarakat ikut terus mengawasi proses perhitungan suara. Nantinya jika ditemukan adanya kecurangan ataupun permasalahan maka disampaikan melalui jalan konstitusional.

"Iya tentunya dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara sebagai pemilik suara memiliki hak dan kewajiban mengawasi termasuk protes pada perhitungan tersebut jika kita menemukan ada kejanggalan ada permasalahan termasuk kecurangan maka kita harus laporkan maka kita harus adukan itu semuanya menggunakan cara-cara yang konstitusional ada jalur hukum yang tersedia," ucapnya.

AHY juga meminta agar semua pihak menerima semua hasil Pemilu nanti yang diumumkan resmi oleh pihak KPU.

"Jika nanti keluar hasilnya ya kita semua bisa menerima dengan baik, tapi kalaupun masih ada yang belum menyatakan sepakat dengan hasilnya nanti kan masih tersedia ruang juga bahwa ada proses yang bisa dilalui tiga hari setelah tanggal 22 tersebut bisa melakukan gugatan kepada MK, tentunya dengan disertakan bukti-bukti yang juga memperkuat gugatan itu," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com