KPU Imbau BPN Gunakan Proses Rekapitulasi untuk Adu Data

KPU Imbau BPN Gunakan Proses Rekapitulasi untuk Adu Data
Petugas lepas KPU DKI memasukkan data ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) DKI Jakarta di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Senin 22 April 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / FMB Kamis, 16 Mei 2019 | 11:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk menggunakan proses rekapitulasi berjenjang untuk mengadu data hasil penghitungan dan perolehan suara. Rekapitulasi merupakan kesempatan untuk saling menguji dan menyanding data-data yang dipegang KPU, Bawaslu dan para saksi peserta pemilu.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan bahwa salah satu mekanisme resmi yang bisa digunakan untuk saling mencocokkan data hasil penghitungan suara pemilu adalah rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dan terbuka. Jika ditemukan dugaan kesalahan dan dugaan kecurangan, kata Evi, bisa disampaikan di forum rekapitulasi.

"Sampai saat ini rekapitulasi, kita hanya bicara rekapitulasi, kalau ada kecurangan kita langsung buka saja dalam forum, di mana, dan datanya apa, sehingga kita bisa lakukan koreksi langsung di forum rekapitulasi," ujar Evi di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Bahkan, kata Evi, dalam forum rekapitulasi, KPU dan Bawaslu juga menjelaskan mengapa data-data tersebut muncul jika terjadi perbedaan atau keberatan. Kalau protes atau keberatan tidak diselesaikan di forum rekapitulasi, maka akan dicatat dalam formulir keberatan yang menjadi satu kesatuan dengan penetapan hasil rekapitulasi.

"Ya ada menyampaikan dengan menuangkan dalam DD2 kalau memang persoalan itu memang tidak bisa kita selesaikan di forum rekapitulasi. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dijelaskan dengan baik, temen-teman KPU Provinsi bisa menjelaskan apa yang terjadu pada 17 April lalu dan selanjutnya, nah ini semua tentu sudah selesai tidak perlu disampaikan dalam form DD2," terang dia.

KPU juga menegaskan bahwa hasil pemilu tetap sah meskipun BPN tidak mengakuinya. Bahkan, ketika BPN menarik saksi, rekapitulasi tetap jalan dan yang rugi justru BPN karena kesempatan untuk menguji data tidak digunakan.

Selain itu, kata Evi, dugaan kecurangan tersebut juga bisa dilaporkan ke Bawaslu sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu, kata dia, pasti akan memproses dugaan kecurangan tersebut dan hasil putusan Bawaslu pasti ditindaklanjuti oleh KPU.

"Kalau ada kecurangan dia bisa laporkan ke Bawaslu. Bawaslu akan menindaklanjuti, kita juga akan mendapatkan rekomendasi ataupun putusan yang harus kita tidaklanjuti, sehingga semuanya terbuka, ada mekanismenya, sehingga tidak perlu mengucapakan di luar," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com