PDIP Sayangkan Keputusan Prabowo Menarik Saksi dari Rekapitulasi KPU

PDIP Sayangkan Keputusan Prabowo Menarik Saksi dari Rekapitulasi KPU
Hasto Kristiyanto bersama Kepala BSPN Arif Wibowo dan Ketua Bappilu Bambang DH di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019). ( Foto: Ist )
Markus Junianto Sihaloho / AMA Kamis, 16 Mei 2019 | 12:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyayangkan sikap calon presiden (Capres) Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi dari rekapitulasi Pilpres 2019 di tingkat pusat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padalah, keputusan tersebut tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi pemilu 2019.

"Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politik SARA, dan politik uang," ujar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Kamis (16/5/2019).

Lebih lanjut Hasto Kristiyanto mengemukakan, PDI Perjuangan percaya pada sikap negarawan Prabowo. Selama ini Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pun dalam berbagai kesempatan juga selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Prabowo.

Namun demikian, Hasto Kristiyanto menyatakan PDI Perjuangan meyakini puncak rekapitulasi KPU pada 22 Mei mendatang akan tetap berlangsung aman serta terkendali. Keyakinan itu karena melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia. "Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia," ujarnya.

Berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, menurut Hasto Kristiyanto menilai itu hanyalah inamika politik yang terus dimainkan kelompok yang kalah. Hal seperti ini juga biasa terjadi di pilkada.

Menurut pria asal Yogyakarta itu, secara teknis dalam pemilu, berlaku dalil dari Afrika. Bahwa semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi.

"Nah, Pemilu presiden jauh lebih sederhana daripada pemilu legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta," ulasnya.

Di sisi lain, apa yang ditampilkan rakyat dengan partisipasi pilpres yang begitu besar, 81.78%, dan hasil survey dimana lebih 92% responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah, menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya. "Maka mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil," tandas Hasto Kristiyanto.



Sumber: BeritaSatu.com