Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Situng, Ini Kata BPN

Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Situng, Ini Kata BPN
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade. ( Foto: Beritasatu TV )
Yeremia Sukoyo / JAS Kamis, 16 Mei 2019 | 15:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bahwa KPU telah melanggar prosedur dalam melakukan input data ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Bawaslu pun meminta KPU memperbaiki tata cara dan prosedur input data ke situng.

Keputusan tersebut tertuang dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, di Gedung Bawaslu, Kamis (16/5/2019).

Menanggapi keputusan ini, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, menilai, keputusan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa ada cukup banyak masalah di KPU. "Ini bukti KPU bermasalah," kata Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Selanjutnya, BPN akan kembali melaporkan adanya dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Bawaslu. Harapannya, bisa ada keputusan yang mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01.

"Untuk itu kami akan segera kembali melaporkan ke Bawaslu mengenai dugaan TSM dengan harapan Bawaslu akan mendiskualifikasi pasangan 01," kata Andre.

Dirinya menjelaskan, laporan dugaan kecurangan TSM ke Bawaslu paling cepat akan dilakukan pada pekan depan. Tim dari BPN sendiri akan membawa sejumlah data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu 2019.

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan bahwa KPU telah melanggar prosedur dalam melakukan input data ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Bawaslu pun meminta KPU memperbaiki tata cara dan prosedur input data ke situng.

"Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam situng," kata Ketua Majelis, Abhan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, di Gedung Bawaslu, Kamis (16/5).

Anggota Majelis, Ratna Dewi Petalolo menambahkan, KPU banyak melakukan kesalahan dalam input data ke dalam Situng. Ditambah adanya kekeliruan yang dilakukan oleh petugas KPPS dalam mengisi formulir C1.

Padahal, lanjutnya, pada pasal 532 dan 536 Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan atau pengurangan suara dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda Rp 48 juta.

Putusan ini diambil dalam rapat pleno yang dihadiri oleh kelima pimpinan Bawaslu pada Selasa (14/5/2019). Namun baru dibacakan hari ini bersamaan dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi quick count. Sidang dihadiri oleh pelapor, Maulana Bungaran dan Sufmi Dasco Ahmad. Terlapor dihadiri oleh Hendra Arifin dan Ahmad Wildan.



Sumber: Suara Pembaruan