Wiranto Minta Pemda Cegah Massa ke Jakarta

Wiranto Minta Pemda Cegah Massa ke Jakarta
Wiranto. ( Foto: Antara )
Robertus / JAS Kamis, 16 Mei 2019 | 18:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di daerah-daerah agar mencegah massa datang ke Jakarta yang ingin melakukan aksi saat pengumuman perhitungan suara oleh KPU‎ pada tanggal 22 Mei mendatang.

Pasalnya proses perhitungan suara telah dilakukan berjenjang mulai tingkat desa hingga tingkat pusat.

‎"Supaya tidak terjadi penumpukan massa, saudara-saudara sekalian dari daerah tolong ya Forkompimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Red), Pangdam, Kapolda jangan biarkan masyarakat keluar daerah munju Jakarta. Selesaikan di sana. Kades, Babinkamtibmas, Danramil, Babinsa selesaikan di sana," kata Wiranto saat memberikan arahan pada Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Ia menjelaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah adalah salah satunya dalam hal menyelesaikan persoalan pemilu seperti sekarang. Daerah harus bantu memberikan pengertian ke masyarakat bahwa masalah perhitungan suara dalam pemilu seperti sekarang telah dilakukan secara berjenjang.

"Kan bisa terjadi penumpukan massa tatkala daerah tidak berhasil membendung mereka ke Jakarta. Nah jadi sinerginya di situ. Pusat dan daerah bersinergi supaya mencegah adanya indikasi atau kecenderunga, atau risiko konflik sosial dengan cara mencegah mereka, atau selesaikan mereka di masing-masing tempat dulu. Di desa selesaikan. Enggak selesai, kecamatan selesaikan. Kabupaten atau kota selesaikan. Provinsi selesaikan sehingga tidak ada perembesan ke ibu kota," jelas Wiranto.

Menurutnya, pemilu sudah selesai dan sudah ada hasilnya. Karena itu tidak ada gunanya datang ke Jakarta. Apalagi saat bulan Puasa seperti sekarang.

"Jelaskan ke masyarakat enggak perlu ke sini (Jakarta, Red). Pemilu sudah selesai. Sudah ada hasilnya. Percuma sampeyan ke sini. Ke sini nanti puasa lagi, sahurnya di mana? Bukanya di mana? Enggak jelas. Mereka mikir pasti," tutur Wiranto.

Dia menambahkan jika terjadi pelanggaran atau kecurangan, laporkan ke lembaga yang sudah ada. Semua ada mekanisme hukum untuk menyelesaikan.

"Di sana-sini ada kekeliruan, kecurangan, selesaikan dengan cara-cara UU. Tidak ada yang namanya terstruktur, sistematis,  dan masif ( TSM). Brutal. Wah itu seram sekali. Saya sampaikan kpeada teman-teman bahwa kala ada konspirasi antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu, aktornyakan Menko Polhukam. Saya pasti tahu. Dan saya berani bersumpah di bulan puasa ini, Demi Allah Yang Maha Kuasa enggak pernah ada niatan, pemikiran, tindakan," tutup Wiranto.



Sumber: Suara Pembaruan