KPU Apresiasi Bawaslu Tidak Perintahkan Penghentian Situng

KPU Apresiasi Bawaslu Tidak Perintahkan Penghentian Situng
Pramono Ubaid Tanthowi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / JAS Kamis, 16 Mei 2019 | 18:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pihaknya mengapresiasi Bawaslu yang tidak memerintahkan penghentian penayangan Situng KPU. Putusan Bawaslu, kata Pramono, sejalan dengan prinsip rekapitulasi resmi hasil pemilu yang manual dan berjenjang.

"Menanggapi putusan Bawaslu yang menyatakan KPU melanggar administrasi dalam hal Situng, maka KPU menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bawaslu karena memiliki komitmen yg sama kuat dengan KPU dalam hal keterbukaan informasi publik. Sehingga Bawaslu tidak memerintahkan KPU untuk menutup Situng," ujar Pramono kepada wartawan, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

KPU, kata dia, pun menilai Bawaslu telah memahami sepenuhnya fungsi penting Situng sebagai media informasi bagi masyarakat. Menurut dia, Situng bukan hanya dipandang berguna untuk paslon atau peserta pemilu saja.

"Situng penting untuk mengetahui hasil-hasil pemilu dari seluruh wilayah Indonesia," tandas dia.

Lebih lanjut, Pranono mengatakan perintah Bawaslu agar KPU melakukan perbaikan prosedur dan tata cara Situng, juga sudah sejalan dengan komitmen KPU untuk melakukan koreksi jika ada laporan/temuan salah input data.

"Sejak awal kami terbuka atas laporan dan masukan publik. Jika informasi itu benar, maka KPU siap melakukan perbaikan," tutur dia.

Tak hanya itu, kata Pramono, putusan Bawaslu juga menegaskan bahwa penetapan hasil pemilu bukan berdasarkan hasil situng.

"Putusan Bawaslu sebenarnya menegaskan bahwa proses penetapan hasil pemilu bukanlah melalui Situng, karena pemilu kita masih manual berbasis rekapitulasi secara berjenjang dan manual," papar Pramono.

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan KPU terbukti melanggar tata cara dan prosedur penginputan data dalam Situng. Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki hal tersebut.

"Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng," ujar Ketua Bawaslu, Abhan, di Ruang Sidang Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis.

Dengan demikian, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam Situng. Pada kesimpulan putusan atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu No. 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 itu disebutkan, KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukan dalam Situng adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 



Sumber: BeritaSatu.com