Walau Paslon Tolak Hasil Pemilu, Hasil Penghitungan KPU Tetap Sah

Walau Paslon Tolak Hasil Pemilu, Hasil Penghitungan KPU Tetap Sah
Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/5/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Kamis, 16 Mei 2019 | 18:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Very Junaidi, mengatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pemilu 2019 yang rencananya diumumkan pada 22 Mei takkan batal hanya karena ada salah satu kubu pasangan capres-cawapres yang melakukan penolakan.

Bahkan pengerahan massa untuk memaksa KPU mengubah hasil pemilu juga takkan berguna. Sebab mekanisme keberatan atas hasil pemilu sudah disiapkan dari mengisi formulir keberatan hingga pengajuan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Very, saat ini saat proses rekapitulasi suara sedang berjalan, jika ada pihak yang menyatakan boikot dan tak mempercayainya, proses rekapitulasinya tetap sah untuk berjalan.

"Begitupun dengan hasil pemilunya nanti. Ketika diumumkan dan kalau ada salah satu pihak tak mengakui, secara hukum hasil pemilunya tetap sah," kata Very Junaidi, Kamis (16/5/2019).

Menurut dia, semuanya sudah diatur dalam UU nomor 7/2017 tentang pemilu yang menurunkan berbagai peraturan KPU. Sejak proses rekapitulasi suara di tingkat bawah, penyelenggara pemilu sudah menyiapkan formulir keberatan. Di situ, jika ada peserta pemilu tak menerima hasil pemilu, entah karena kesalahan proses perhitungan, bisa mengajukan keberatan.

Para calon juga dibolehkan mengajukan saksi yang menjadi perpanjangan tangan sikap menerima atau menolak hasil pemilu. Ketika mengajukan keberatan, maka bentuknya harus jelas disampaikan bersama buktinya.

"Form keberatan itulah yang nantinya dibawa hingga sengketa ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

Karena itulah, Very menilai tidak ada gunanya juga bagi peserta pemilu mengerahkan massa secara fisik untuk hadir, misalnya di Gedung KPU, hanya demi melakukan tekanan agar lembaga itu mengubah hasil pemilu. Sebab rekapitulasi KPU pusat juga didasarkan pada hasil rekapitulasi tingkat kota dan propinsi.

Tak bisa KPU Pusat mengubah hasil rekapitulasi sesuka hatinya jika memang tak ada bukti kesalahan hitung maupun kesalahan prosedur di tingkat bawahnya.

"Dan kalau ada masalah perhitungan di tingkat daerah, harusnya sudah selesai. Saksi calon kan ada di daerah dan harusnya mengajukan keberatan sejak rekapitulasi di daerah. Menurut saya, tak ada pengaruhnya massa datang ke KPU pusat terhadap hasil rekapitulasi," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com