PSI: BPN Jangan Bodohi Masyarakat Soal TI KPU

PSI: BPN Jangan Bodohi Masyarakat Soal TI KPU
Petugas lepas KPU DKI memasukkan data ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) DKI Jakarta di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Senin 22 April 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / YS Kamis, 16 Mei 2019 | 23:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Teknologi Informasi Sigit Widodo meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak memanfaatkan ketidaktahuan publik tentang teknologi informatika (TI) untuk mendelegitimasi KPU dan Pemilu 2019.

Sigit menilai, pemaparan yang dilakukan Hairul Anas Suaidi pada acara "Membedah Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5/2019) merupakan pembodohan publik.

“Apa yang disampaikan Hairul sama sekali tidak membuktikan adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan hanya memprovokasi pendengarnya untuk menolak hasil Pemilu 2019,” ujar Sigit di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dari awal, menurut Sigit, Hairul hanya memanfaatkan ketidaktahuan publik untuk menyampaikan kebohongan. Menurut Sigit, robot yang dibangga-banggakan Hairul tidak ada kaitan dengan kecurangan Pemilu.

"Misalnya, robot itu hanya melakukan screenshot pada web KPU. Apa hubungannya dengan kecurangan Pemilu? Web KPU itu memang terbuka untuk diakses oleh publik, semua orang juga bisa melakukan screenshot setiap saat. Apa yang mau dibuktikan?" tandas dia.

Sigit juga mempertanyakan langkah yang disebut-sebut sebagai metode forensik TI dari profesor di Malaysia. Menurut dia, aneh jika hanya membalikan warna hasil pindaian formulir C1, kemudian membuktikan hal tersebut palsu.

“Bagaimana bisa hasil pindaian formulir C1 KPU yang hanya dibalik warnanya membuktikan bahwa pindaian tersebut palsu? Metode forensik TI model apa itu?" tanya Sigit.

Menurut Sigit, gaya Hairul menggunakan istilah-istilah keren, memang biasa digunakan oleh pembuat hoax. Istilah tersebut dipakai untuk membuat masyarakat mudah percaya dengan hoax tersebut.

“Masyarakat awam mungkin akan terpana dengan istilah-istilah yang digunakan, seperti negative scanning, atau robot yang lokasinya di Planet Mars alias dirahasiakan. Orang-orang yang tidak memahami TI akan mudah percaya tipuan semacam ini,” ujar mantan direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) ini.

PSI menyayangkan dilakukannya pembodohan publik oleh elite-elite politik pasangan capres 02. Menurut dia, para elite sebenarnya mempunyai kewajiban mencerdaskan rakyat dan memberikan pencerahan kepada publik, bukan malah melakukan pembodohan.

Terkait dengan ditemukannya beberapa kesalahan input data formulir C1 ke Situng, menurut Sigit jumlahnya masih dalam batas yang bisa diterima.

Human error tidak Mungkin dihilangkan sama sekali. Karena itu, selain menggunakan verifikator, KPU juga menampilkan scan asli formulir C1 secara terbuka agar masyarakat bisa mengoreksi jika ada kesalahan,” ujar dia.

Sigit mendukung keputusan Bawaslu yang meminta KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur input data dan tetap mempertahankan penggunaan Situng.

“Perbaikan tata cata dan prosedur ini diharapkan akan membantu operator mengurangi kesalahan input data yang bisa digunakan sebagai bahan gorengan kelompok yang kalah di Pemilu 2019,” tutur Sigit.

Sigit kembali menekankan, perhitungan suara yang sah menurut Undang-undang Pemilu adalah perhitungan manual. Situng berbasis TI yang dilakukan KPU, menurut dia, hanya digunakan sebagai data pembanding.

"Kita harus mengapresiasinya sebagai bentuk transparansi KPU kepada publik, jangan malah dimanfaatkan untuk menjatuhkan KPU dan mendelegitimasi Pemilu 2019 saat kalah,” pungkas Sigit.



Sumber: Suara Pembaruan