Hanura Gagal ke Senayan, Mantan Waketum Hanura: Memalukan

Hanura Gagal ke Senayan, Mantan Waketum Hanura: Memalukan
Ketua DPD Oesman Sapta Odang dalam sambutannya saat acara berbuka puasa bersama anggota dan pimpinan DPD bersama Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Rabu 15 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / WM Kamis, 16 Mei 2019 | 22:15 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) periode awal kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO), Wishnu Dewanto merespons tudingan OSO yang menyalahkan Wiranto atas kegagalan Hanura meraih suara nasional atau ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.

"OSO yang harus bertanggungjawab atas kegagalan Hanura lolos ke Senayan, bukan menyalahkan orang lain. Saya justru melihat bahwa yang pantas dipersalahkan itu adalah OSO sebagai ketua umum. Dia harus bertanggung jawab menjadi pemimpin tertinggi dalam sebuah parpol," ujar Wishnu, di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Menurut Whisnu, OSO tidak tepat, tidak etis, dan memalukan menyalahkan kegagalannya kepada Wiranto. Padahal, lanjut dia, OSO menjadi ketua umum atas pertimbangan Wiranto.

Wishnu mengungkapkan bahwa Wiranto sudah memberikan modal politik yang sangat besar. Wiranto dua kali membawa Hanura lolos Pemilu tahun 2009 dan 2014 lolos waktu PT 3,5 persen dengan meraih 5,26 persen suara nasional.

"Sementara OSO dua kali pula gagal membawa partai. Sekali sebelum Hanura. Sekarang Hanura. Jadi masyarakat sudah paham dan cerdas siapa yang pantas dipersalahkan," ungkap dia.

"Makanya cerminan Hanura itu tidak dipilih untuk masuk ke parliamentary threshold (PT) itu cerminan rakyat melihat figur OSO sudah tidak pantas dan tidak laku dijual. Terlebih dari itu manejemennya buruk," tegas Wishnu menambahkan.

Wishnu, yang kini menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Masyarakat Cinta Masjid Indonesia (MCMI), mengatakan, Ormas Islam yang berbasiskan Masjid di 34 Provinsi mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban terhadap OSO yang mengganti AD/ART partai di Rapimnas.

"AD/ART dilakukan pada Rapimnas Hanura 2017 di Bali yang merubah kewenangan Ketua Dewan Pembina Hanura. Penggantian AD/ART di Rapimnas itu inkonstitusional, ilegal. Sedang mengganti AD/ART itu forumnya adalah Munas," kata Wishnu.

Wishnu juga menyinggung Hanura merupakan partai satu-satunya yang dari partai lama dan partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin yang tidak lolos PT. "Jadi dari segala sisi saya pikir soal Hanura, bukan mengganti pengurusnya yang penting. Yang paling penting mengganti ketua umumnya," pungkas Wishnu.



Sumber: BeritaSatu.com