KPU: Belum Semua Lembaga Survei Laporkan Sumber Dana

KPU: Belum Semua Lembaga Survei Laporkan Sumber Dana
Ketua KPU Arief Budiman ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 18 Mei 2019 | 07:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui belum semua lembaga survei yang melakukan quick count atau hitung cepat, menyampaikan sumber dana dan metedologinya kepada KPU. Padahal, kata Arief, lembaga survei diwajibkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menyampaikan sumber dana dan metedologinya kepada KPU.

"Belum semua (melaporkan sumber dana dan aktivitas) tetapi kewajiban (lembaga survei)," ujar Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Arief mengatakan lembaga survei yang sudah melakukan quick count pada 17 April 2019, seharusnya melaporkan aktivitasnya termasuk metodologi dan sumber dana kepada KPU paling lama 15 hari setelah aktivitas tersebut. Karena hal tersebut menjadi kewajiban, menurut dia, seharusnya lembaga survei langsung melaporkan ke KPU.

"Mereka seharusnya menyampaikannya kepada kami tanpa harus kami minta. Ada pasal yang menyatakan bahwa mereka harus melaporkan ke KPU," ungkap dia.

Lebih lanjut, Arief menuturkan pihaknya telah menerima 43 lembaga survei yang melakukan pendaftaran ke KPU. Namun, yang memenuhi syarat untuk melakukan quick count, terdapat 40 lembaga survei. Arief juga belum bisa memastikan apakah 40 lembaga survei ini sudah menyampaikan laporan aktivitasnya atau belum pascapemungutan suara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa:

(1) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. informasi terkait status badan hukum;
b. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
c. susunan kepengurusan;
d. sumber dana;
e. alat yang digunakan;
f. metodologi yang digunakan; dan
g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

(3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei. Kemudian, Bawaslu menemukan, sampai dengan tanggal 2 Mei 2019, ada 22 lembaga yang melakukan penghitungan cepat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan belum memasukan laporan ke KPU yaitu:

1. Pusat Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan Penelitian Radio Republik Indonesia
2. Penelitian dan Pengembangan Kompas (Litbang Kompas)
3. Indekstat Konsultan Indonesia
4. Jaringan Suara Indonesia
5. Populi Center
6. Cyrus Network
7. Media Survei Nasional
8. Indodata
9. Celebes Research Center
10. Roda Tiga Konsultan
11. Indomatrik
12. Puskaptis
13. Pusat Riset Indonesia (PRI)
14. PT. Data LSI
15. Centre for Strategic and International Studies
16. Voxpol Center Research & Consultan
17. FIXPOLL Media Polling Indonesia
18. Cirus Surveiors Group
19. Arus Survei Indonesia
20. PolMark Indonesia
21. PT. Parameter Konsultindo
22. Lembaga Real Count Nusantara.

Sedangkan Lembaga yang melakukan kegiatan penghitungan cepat yang sudah menyampaikan laporan ke Komisi Pemilihan Umum tetapi dilakukan setelah tanggal 2 Mei 2019 yaitu:

1. Charta Politika Indonesia
2. Indo Barometer
3. Rekata Institute
4. Lembaga Survei Kuadran
5. Konsepindo Research



Sumber: BeritaSatu.com