Pakar Hukum UI: Pengumuman KPU Memiliki Legitimasi

Pakar Hukum UI: Pengumuman KPU Memiliki Legitimasi
Ketua KPU Arif Budiman (tengah), mengesahkan berita acara pengumuman hasil rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum, Selasa 21 Mei 2019 dini hari. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Asni Ovier / AO Selasa, 21 Mei 2019 | 13:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menegaskan, pengumuman dan penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki legitimasi yang sah. Untuk itu, peserta pemilu dan para elite diminta memberikan teladan untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa.

“KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019. Itu sudah dinyatakan resmi oleh KPU dan memiliki legitimasi yang sah. Sebagai karakteristik negara hukum, UU Pemilu memberikan alur dan mekanisme hukum bagi siapa pun peserta pemilu untuk mengajukan keberatan melalui lembaga yudisial sebagai satu-satunya cara atau mekanisme yang sah serta dibenarkan UU dan konstitusi,” ujar Indriyanto.

Guru besar hukum pidana UI itu mengatakan, sebaiknya semua lapisan masyarakat, terutama para elite, memberikan teladan untuk membangun kesatuan serta persatuan bangsa dan negara ini dengan baik dan bijak. “Hindari pola, cara, dan mekanisme alternatif yang berpotensi melanggar hukum dan bahkan terjebak kepada polarisasi hukum yang berkepanjangan,” ujarnya.

Indriyanto juga menyoroti ajakan aksi gerakan massa dalam bentuk unjuk rasa atau people power. Menurut dia, meskipun bisa berlangsung tertib dan damai, tetapi terkesan dilakukan dengan melanggar hukum, seperti tidak mengakui hitungan KPU, melakukan revolusi, serta meminta pasangan lina didiskualifikasi.

Cara seperti itu, ujar Indriyanto, mengarah kepada perlawanan kekuasaan yang sah, sehingga tidak dibenarkan (out of law) yang dapat ditindak secara hukum. “Karena itu, memang sebaiknya sikap menghargai putusan penyelenggara pemilu adalah sesuatu yang proporsional dan bijak bagi bangsa dan negara,” ujar Indriyanto.



Sumber: Suara Pembaruan