Prabowo-Sandi Pastikan Gugatan ke MK Dilayangkan Sebelum Batas Waktu

Prabowo-Sandi Pastikan Gugatan ke MK Dilayangkan Sebelum Batas Waktu
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Selasa, 21 Mei 2019 | 16:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memastikan bakal menempuh jalur hukum sesuai konstitusi dalam menolak hasil perhitungan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5/2019) dini hari. Salah satunya dengan mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan, gugatan tersebut akan ajukan pihaknya ke MK sebelum tenggat waktu berakhir. Diketahui, berdasar regulasi, pemohon sengketa hasil pemilihan presiden diberikan waktu tiga hari kerja untuk mengajukan permohonan.

"Kan batas waktunya tiga hari. Pokoknya kita sampaikan sebelum penutupan. Sebelum batas waktu," kata Dahnil di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Keputusan untuk mengajukan gugatan ke MK ini menunjukkan sikap yang mulai melunak. Sebelumnya, kubu Prabowo menegaskan tidak akan menggugat ke MK.

Dahnil menjelaskan, semula pihaknya memang tidak akan menempuh gugatan ke MK karena tak lagi percaya dengan perangkat hukum di Indonesia. Namun, Dahnil mengklaim, BPN Prabowo-Sandi menerima banyak masukan terutama dari daerah yang mendorong pihaknya untuk menggugat ke MK.

"Pak Prabowo dan Bang Sandi serta partai koalisi memutuskan melakukan langkah-langkah konstitusional. Langkah-langkah konstitusional itu di awal memang kita mendapatkan banyak masukan terkait dengan kondisi hukum belakangan ini yang sulit dipercaya maka kemudian kita sempat menyatakan tidak ke MK," ujar Dahnil.

"Lalu kemudian ada banyak masukan, masukan dari daerah, dari wilayah-wilayah seperti Jateng, Jatim, Bali, kemudian Papua, dan NTT, kemudian Sumut. Daerah-daerah itu sudah menyiapkan banyak bukti pelanggaran kecurangan yang memang TSMB, terstruktur, sistematik, masif, dan brutal," katanya.

Dikatakan, dorongan dan permintaan para pendukung dan relawan di daerahlah yang membuat Prabowo, Sandi dan jajaran BPN memutuskan untuk menempuh gugatan ke MK. Meskipun, Dahnil menekankan pihaknya tidak mempercayai institusi dan perangkat hukum saat ini.

"Pak Prabowo mendengar aspirasi dari banyak daerah itu walaupun terus terang kami mengalami distrust terhadap institusi hukum tapi karena ada desakan dari para pendukung terutama daerah yang mereka merasakan mereka dicurangi dengan sangat, maka kami memutuskan untuk melakukan langkah hukum. Langkah hukum itu nanti seperti apa tentu kan ada waktu beberapa hari ini kita akan proses secepatnya," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan