Partai Pendukung Pemerintah Diminta Dorong Pengesahan RUU Jabatan Hakim

Partai Pendukung Pemerintah Diminta Dorong Pengesahan RUU Jabatan Hakim
Calon Hakim Agung menyelesaikan pembuatan makalah di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Empat calon Hakim Agung mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Ridwan Mansyur, hakim tinggi Pengadilan Sulawesi Tengah Matheus Samiaji, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Cholidul Azhar dan Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Sartono. ( Foto: ANTARA FOTO / Puspa Perwitasari )
Fana Suparman / WM Selasa, 21 Mei 2019 | 04:46 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Masa bakti anggota DPR periode 2014-2019 akan berakhir dalam waktu hitungan bulan lagi. Namun, terdapat sejumlah tugas legislasi yang menjadi pekerjaan rumah para Wakil Rakyat. Salah satu produk legislasi DPR yang mendesak untuk disahkan pada Masa Sidang V DPR yang akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2019 itu, yakni RUU Jabatan Hakim. RUU ini merupakan salah satu RUU inisiatif DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.

Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan, pembahasan RUU Jabatan Hakim telah mencapai tahap akhir. Benny optimisitis RUU Jabatan Hakim dapat segera disahkan dengan syarat partai-partai politik di DPR yang mayoritas merupakan pendukung pemerintahan Jokowi-JK turut mendorong pengesahaan RUU ini.

"Jangankan tiga bulan, sebulan pun bisa. Kalau dia punya kemauan gampang. Semua partai politik mayoritas di dewan adalah pendukung pak Jokowi. Yang saya takut adalah mereka tidak paham tentang pentingnya ini," kata Benny dalam diskusi 'Politik Hukum Peradilan Indonesia dalam RUU Jabatan Hakim' di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Politisi Partai Demorat ini menekankan pentingnya RUU ini dalam memperkuat kehakiman untuk menghasilkan hakim yang profesional dan berintegritas. Menurutnya, menggodok RUU Jabatan Hakim menjadi UU sebenarnya hal yang mudah. Hanya saja, Benny menyebut, pemerintah dan partai pendukungnya tidak memiliki komitmen untuk menuntaskan RUU ini.

"Bagaimana meyakinkan pemerintah, meyakinkan presiden. Mohon maaf saja kalau saya lihat Presiden tidak peduli kekuasaan kehakiman ini. Kan nggak bisa begitu. Ini penting pada akhirnya saya pesimis dengan kekuatan parlemen kedepan apa mereka menganggap penting ini UU. Partai penguasa harus diajak diskusi atau menghendaki kondisi yang jelek ini," katanya.

Benny menjelaskan, hanya terdapat beberapa hal krusial lagi yang menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim, yakni batas usia hakim, dan cakupan kewenangan perekrutan hakim serta pengawasan hakim. DPR mengusulkan usia Hakim Agung dibatasi 65 tahun.

Menurutnya, batasan usia ini untuk memotong generasi yang dinilai tidak produktif.

"Memotong generasi yang saya anggap bukan menyelesaikan masalah tapi memproduksi masalah," katanya.

Isu krusial lainnya, mengenai cakupan kewenangan untuk melakukan perekrutan hakim. DPR menguruskan perekrutan diserahkan kepada Komisi Yudisial (KY), sementara evaluasi dan promosi diserahkan kepada KY dan Mahkamah Agung (MA).

"Soal teknis yudisial dan non-teknis yudisial. Soal hakim yang selingkuh tidak perlu menjadi urusan MA, tapi urusan KY. Hakim yang jadi pedagang itu urusan KY," katanya.

Titik krusial lainnya, cakupan pengawasan hakim. MA, kata Benny, mengusulkan agar pengawasan dilakukan oleh hakim saja. Namun, DPR menolak usulan tersebut lantaran mereduksi keberadaan KY.

"Memang saya yang termasuk tidak sependapat dengan beberapa ahli yang menyebut KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman, tapi saya berpandangan KY pelaksana kekuasaan kehakiman, khusus mengawasi para hakim," katanya.

Sukma Violetta, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, berharap RUU Jabatan Hakim mengatur mengenai pengawasan hak. Selama ini, kata Sukma pengawasan terhadap hakim tumpang tindih antara yang dilakukan KY dan MA.
"Kami berharap dalam rancangan UU jabatan hakim, agar jangan ada lagi tumpang tindih," katanya.

Sukma mengatakan, saat ini, MA tidak hanya menangani perkara atau yang berkaitan dengan yudisial. Lebih dari itu, MA juga dibebani untuk mengurus sumber daya hakim, administrasi, perekrutan hingga pengawasan. Dengan adanya RUU Jabatan Hakim, Sukma berharap terjadinya shared responsibility dalam pembinaan dan pengawasan hakim antara KY dan MA. KY tidak lagi hanya menjadi pemasok informasi, tapi juga memiliki posisi yang setara dengan MA dalam memberikan keputusan yang berkaitan dengan hakim. Menurutnya, akuntabilitas peradilan berbicara mengenai partisipasi dan transparansi. Akuntabilitas, ditekankan Sukma

a untuk memperkuat integritas hakim yang saat ini terpuruk dengan banyaknya hakim yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kemudian juga soal transparansi. Itu yang kami harapkan benar-benar ada dalam RUU Jabatan Hakim untuk menunjukkan bahwa akuntabilitas peradilan memang menjadi penyeimbang dari independensi peradilan yang sudah berlangsung selama 20 tahun, tapi juga kita lihat OTT nya paling banyak dibanding penegak hukum," katanya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM), Zainal Arifin Mochtar menekankan pentingnya RUU Jabatan Hakim. Menurutnya, kekuasaan kehakiman nyaris tak banyak dirinci dalam peraturan perundang-undangan dibanding penyelenggara negara lainnya. Namun, Zainal mengakui, Indonesia belum memiliki cetak biru rekrutmen hakim.

Persoalan lainnya mengenai pihak yang mengawasi hakim. Menurut UU, Komisi Yudisial ditugaskan untuk mengawasi hakim meski kewenangannya dibatasi hanya menyangkut etika dan perilaku hakim. Selain itu, fungsi pengawasan KY ini tumpang tindih dengan pengawasan yang dilakukan oleh MA.

"Harus diatur detil. Bagaimana peran Komisi Yudisial sampai dimana, karena masih ada peran dari lembaga yang jadi induknya," katanya.

Zainal mengatakan, aturan mengenai peran MA dan KY dapat menggunakan pola peran main dan supporting. Menurutnya, proses yang berkaitan dengan peradilan yang menjadi main, atau lembaga utama adalah MA, sementara KY menjadi supporting atau pendukung.

"Tapi kalau pengawasan terhadap kualitas perilaku dan etika hakim, logikanya dibalik. Yang menjadi supporting adalah MA dan main-nya KY karena itu perintah konstitusi. Apa konsep main dan apa konsep supporting itulah yang harus diatur secara rinci di RUU ini," katanya.

Zainal berharap RUU Jabatan Hakim tidak hanya mengatur mengenai hakim yang berada di bawah naungan MA, tapi juga seluruh jenis hakim, seperti hakim MK dan pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan atau memiliki fungsi kehakiman.

"Hakim di MA dengan perangkat di bawahnya, hakim MK, lalu kemudian lembaga-lembaga kuasi peradilan yang khusus-khusus itu. Misalnya komisi informasi masa tidak ada pengawasannya, KPPU masa tidak ada pengawasannya," katanya.

 



Sumber: Suara Pembaruan