Sultan Hamengkubuwono X: Semua Elite Politik Harus Pimpin Rekonsiliasi

Sultan Hamengkubuwono X: Semua Elite Politik Harus Pimpin Rekonsiliasi
Sri Sultan Hamengkubuwono X. ( Foto: Antara / Regina Safri )
Fuska Sani Evani / FMB Kamis, 23 Mei 2019 | 09:46 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Aksi kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta yang dipicu oleh ketidakpuasan hasil Pemilu, haarus segera disudahi. Raja Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh elite politik di Indonesia, duduk bersama dan memimpin rekonsiliasi, untuk meredam seluruh amarah massa.

“Jangan membawa persoalan pemilu ke dalam demokrasi jalanan, karena akan jadi penghalang percepatan pendewasaan demokratiasasi bangsa,” ucap Sultan.

Para pemimpin bangsa, harus segera memberi contoh kedewasaan demokrasi, dengan mengakui apa pun hasil dari proses demokratisasi, serta menyalurkan ketidakpuasan demokrasi secara konstitusional.

“Semua sudah ada aturannya, mari kembali ke konstitusi. Saya berharap hendaknya seluruh komponen bangsa mengerahkan kembali kohesi sosial, membangun kebersamaan, menjalin kerukunan dengan membuka sekat-sekat dan melenyapkan limbah Pemilu dan menjaga ketenangan dan ketertiban serta mengembalikan hegemoni hubungan masyarakat,” tegas Sultan.

Dengan tegas, Sultan juga meminta kepada pasangan Paslon 02, Prabowo Subiyanto – Sandiaga Uno untuk bersikap kesatria dan kepada Pasangan 01, Joko Widodo – Makruf Amin, untuk merangkul pihak yang sebelumnya menjadi rival dalam demokrasi.

Sementara itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD mengatakan, aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta sudah di luar konteks demokrasi. Aksi anarkistis tersebut merupakan aksi pribadi, dan telah mengganggu ketenteraman umum.

Oleh karena itu, masyarakat pun harus memahaminya, tanggung jawab pribadi dari pelaku. “Jadi, para demonstran harus memahami ini sebelum bertindak yang melanggar hukum, tidak bisa melimpahkan kepada salah satu pasangan calon presiden,” tuturnya.

Mahfud mengingatkan masyarakat agar, tidak mudah terprovoksi, sebab aksi tersebut, bukan lagi soal gerakan parpol lantaran Prabowo-Sandi.

Mahfud berpendapat aksi tersebut juga bukan gerakan bela agama Islam. "Ini bukan lagi urusan politik, tetapi kekerasan yang dilakukan massa murni kriminal yang dilakukan individu. Massa jangan mudah terprovokasi seolah polisi yang menembaki, polisi tidak gunakan peluru tajam," ujarnya.

Terpisah, dalam keterangan tertulisnya, Ketua PP RMI-NU Abdul Ghofarrozin juga menyatakan, pemilu seharusnya menjadi momen dalam merajut kebangsaan. “Selama hampir satu tahun masyarakat Indonesia dan umat Islam pada khususnya berada dalam semangat merajut kebangsaan dalam bentuk memilih pemimpinnya dan para wakil rakyat,” ujarnya.

Sebagai organ asosiasi pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, RMI-NU mengimbau publik terutama kalangan pesantren untuk menjaga kondusivitas nasional.

“Oleh karena itu, RMI-NU mengimbau kepada masyarakat luas, masyarakat pesantren dan para santri pada khususnya, untuk menerima seluruh pengumuman hasil pemilu (baik pilpres maupun pileg) yang secara resmi telah dirilis oleh KPU sebagai keputusan final,” tambahnya.

Dikatakan, segala proses Pemilu 2019 (baik Pilpres maupun Pileg) telah usai. Beragam bentuk respon masyarakat yang terlibat dalam proses Pemilu, sejatinya adalah wujud dari semangat kebangsaan. Secara terbuka, PP RMI-NU mengharap semua pihak menyikapi hasil Pemilu 2019 sebagaimana semangat yang melandasinya, yaitu demi Indonesia yang lebih baik.

Hasil Pemilu adalah momentum memulai melaksanakan segala rencana yang maslahat bagi negara dan umat.

RMI-NU menganggap pemerintahan ke depan mengemban amanah dan tugas kenegaraan yang harus didukung semua pihak atas dasar konstitusi. “RMI-NU menolak keras segala bentuk tindakan inkonstitusional dan sikap-sikap yang tidak menghargai sistem demokrasi di Indonesia,” papar Gus Rozin.



Sumber: Suara Pembaruan