Pengamat: Aksi 22 Mei Percuma dan Tidak Jelas Tujuannya

Pengamat: Aksi 22 Mei Percuma dan Tidak Jelas Tujuannya
Massa aksi melakukan pembajakan sebuah mobil pemadam kebakaran saat terjadinya kericuhan di atas jalan layang Slipi Jaya, Jakarta, Rabu (22/5/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Muhammad Iqbal )
Yustinus Paat / FMB Kamis, 23 Mei 2019 | 11:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat meminta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk meminta para pendukungnya mundur dan tidak perlu lagi melakukan aksi jalanan menanggapi hasil pemilu 2019 yang ditetapkan KPU. Menurut Komaruddin, langkah yang bijak saat ini menanggapi hasil pemilu adalah mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

"Demonstrasi sudah tidak ada gunanya lagi dan tidak akan mengubah hasil pemilu. Yang penting sekarang Prabowo-Sandi harus meminta pendukungnya mundur dan menegaskan bahwa mereka akan berjuang melalui mekanisme hukum di MK," ujar Komaruddin saat dihubungi, Kamis (23/5/2019).

Komaruddin menilai jika demonstrasi dilakukan terus dan berujung pada perusakan dan kerusuhan, maka paslon Prabowo-Sandi dan para elite akan mendapatkan citra negatif. Apalagi, kata dia, demonstrasi tersebut sudah tidak jelas lagi tujuannya.

"Ada indikasi demonya sudah tidak terkendali lagi dan jika rusuh terus menerus maka akan merusak citra Prabowo dan elite 02 karena mereka bilangkan demonya damai, tetapi kenyataan rusuhnya," tandas dia.

Menurut Komaruddin, demostrasi tersebut tidak murni lagi dari kubu paslon 02. Dia menilai demonstrasi sudah ditunggangi oleh penumpang gelap yang ingin mengacaukan suasana dan merusak NKRI.

"Kelompok pengacau dan beberapa yang dibayar harus diusut tuntas dan ditindak tegas oleh aparat. Bila perlu kubu 02 mendukung upaya aparat untuk mengusut dan menindak tegas para perusuh dan penumpang gelap," tegas dia.

Lebih lanjut, Komaruddin meminta sikap negarawan Prabowo-Sandi untuk menegaskan komitmen bertarung melalui jalur konstitusional dalam menanggapi hasil pemilu. Komitmen ini penting agar para pendukungnya tidak perlu lagi turun ke jalan, tetap mengkawal proses sengketa di MK.

"Berbagai kecurangan pasti terjadi di kedua kubu pendukung, tapi seberapa besar dan bagaimana penyelesaiannya. Mestinya lewat jalur hukum dan konstitusi," pungkas dia.

Ekspresi Hawa Nafsu
Sementara Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra mengatakan, demonstrasi pada 22 Mei terkait dengan hasil pemilihan presiden merupakan ekspresi dari hawa nafsu, bukan jihad. Karena itu, dia meminta umat tidak mengikuti seruan ulama yang menyatakan aksi 22 Mei sebagai jihad.

"Itu politisasi agama. Kalau ada yang bilang 22 Mei itu jihad saya kira itu ulama yang partisan ke pihak tertentu," ujar Azyumardi.

Dia pun mengimbau masyarakat untuk tidak mendengarkan seruan ulama yang mengarah kepada politisasi agama untuk memenuhi hawa nafsunya. Ulama, kata dia, seharusnya menenangkan umat, bukan memercikkan permusuhan di antara umat. Apalagi, aksi massa itu ada di dalam bulan puasa.

"Saya kira ulama seperti itu tidak perlu didengar. Yang perlu didengar itu ulama netral, berpihak pada kepentingan umat, negara. Kita harus apresiasi ulama NU dan Muhammadiyah yang netral," tuturnya.

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, jika memang ada pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dari KPU maka sebaiknya mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Ada KPU, Bawaslu, MK. Biarkan lembaga yang diamanatkan UU itu melaksanakan tugasnya. Tidak usah mengerahkan massa, apalagi atas nama jihad," kata Azyumardi.



Sumber: BeritaSatu.com