KPU Didampingi 5 Firma Hukum Hadapi Sengketa Hasil Pemilu di MK

KPU Didampingi 5 Firma Hukum Hadapi Sengketa Hasil Pemilu di MK
Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )
Yustinus Paat / WBP Jumat, 24 Mei 2019 | 22:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjuk lima firma hukum untuk menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Kelima firma hukum ini akan menjadi lawyer KPU dalam menghadapi sengketa PHPU pilpres, pileg maupun pemilihan anggota DPD.

"Kami sudah siapkan beberapa lawyer untuk hadapi persidangan-persidangan di MK nanti," ujar Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) malam.

Hasyim Asy'ari mengatakan penunjukkan lima firma hukum tersebut berdasarkan sistem lelang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Firma hukum yang ditunjuk juga karena berpengalaman sebagai pendamping KPU dalam sengketa pemilu maupun pilkada di MK.

"Kami pastikan lawyer-lawyer yang kami tunjuk adalah yang sudah berpengalaman mendampingi KPU pusat maupun KPU daerah dalam persidangan PHPU pilpres maupun PHPU pilkada. Namun, bukan sebagai penggugat atau lawan KPU dalam sengketa pemilu maupun pilkada," ungkap Hasyim Asy'ari.

Lebih lanjut, Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya segera mempersiapkan diri. Para pengacara yang telah ditunjuk KPU akan berkoordianasi dengan tim biro hukum KPU dan pihak kesekjenan KPU untuk menyiapkan data, dokumen serta argumentasi hukum dalam menjawab pokok permohonan yang diajukan para peserta pemilu dalam sengketa hasil di MK.

"KPU mulai 25 Mei hingga 27 Mei, secara internal mempersiapkan diri. Untuk tim akan kita bagi yang menangani masing-masing perkara. Sebab dokumen kan pasti banyak. Sebagai dokumen alat bukti misal yang diklaim adalah penghitungan suara di TPS (tempat pemungutan suara) maka mau tidak mau ya dokumen C1 TPS yang harus disiapkan," pungkas Hasyim Asy'ari.

Menurut Hasyim Asy'ari, lima firma hukum akan menangani enam perkara yang berbeda. Keenamnya yakni perkara PHPU pilpres, perkara PHPU pencalonan anggota DPD, perkara PHPU yang diajukan PDIP, PKB, PBB, Garuda, Partai Daerah Aceh, perkara PHPU yang diajukan Golkar, PAN, PKPI, Partai Berkarya, Partai Nanggroe Aceh (PNA), perkara PHPU yang diajukan Gerindra, PKS, Hanura, PSI, Partai Aceh serta perkara PHPU yang diajukan Partai Demokrat, NasDem, PPP, Perindo, Partai SIRA.

Berikut ini lima firma hukum yang ditunjuk KPU dalam menghadapi sengketa PHPU Pemilu 2019 :

1. PHPU Pilpres: AnP Law Firm
Alamat:
Menara BCA Lantai 50 Regus Grand Indonesia
Jalan M.H. Thamrin No.1
RT.1/RW.5
Menteng
Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10310
Indonesia

2. PHPU Calon Anggota DPD: Master Hukum & Co

3. PHPU PDIP, PKB, PBB, Garuda, Partai Daerah Aceh: HICON Law & Policy Strategic

Alamat:
Jl. Mangga 3 No.D36, Klebengan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

4. PHPU Golkar, PAN, PKP Indonesia, Berkarya, PNA: AnP Law Firm

5. PHPU Gerindra, PKS, Hanura, PSI, Partai Aceh:

Abshar Kartabrata & Rekan
Jl. Buah Batu Dalam III No.3, RT.010/RW.006, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265

6. Demokrat, NasDem, PPP, Perindo, SIRA: Nurhadi Sigit & Rekan



Sumber: BeritaSatu.com