Erick Thohir: Kemenangan Jokowi Bukan Hasil Kecurangan

Erick Thohir: Kemenangan Jokowi Bukan Hasil Kecurangan
Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir bersama Jokowi. ( Foto: Investor Daily/Novi Lumanauw )
Hendro D Situmorang / FMB Sabtu, 25 Mei 2019 | 10:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir optimis Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum mampu bertindak secara profesional dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Ia pun mengapresiasi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akhirnya menempuh jalur hukum ke MK terkait hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 sebagai langkah yang positif dalam demokrasi di Indonesia. Erick menyakini akan ada jalan keluar yang diputuskan nanti oleh pihak MK secara konstitusional dan bisa menetapkan secara independen.

"Insyaallah pasti ada jalan keluar yang diselesaikan secara profesional. Tentu kita tahu KPU dan Bawaslu independen karena bukan bagian dari pemerintah, MK juga seperti itu. Saya rasa kita harus apresiasi langkah yang dilakukan Pak Prabowo dan sahabat saya Sandi untuk melaporkan proses yang sehat dan kita lihat prosesnya nanti," kata dia di Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).

Diakui pihaknya sudah menyiapkan diri dalam hadapi sengketa Pilpres di MK dengan menyiapkan tim hukum yang diketuai oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Ia juga menegaskan bahwa kemenangan yang diraih paslon 01 bukanlah didapat dari kecurangan yang selama ini kerap dituding.

"Kemenangan Pak Jokowi sendiri sudah double digit dan saya rasa tidak ada dari kami sedikit pun secara masif melakukan kecurangan. Lihat saja suaranya saja 16 juta suara jaraknya dengan 02. Jadi mohon maaf, pengamat dan media luar negeri memberikan statement bahwa pemilunya berjalan dengan fair, baik dan transparan," ungkap Erick.

Ia juga menyakini bahwa figur-figur politik dari kubu 02 mempunyai kedewasan politik yang tinggi, bukan 'anak kemarin sore', sehingga Erick merasa tidak perlu mengimbau ketika pihak Prabowo-Sandi percaya dan membawa gugatan ke lembaga hukum MK, maka tidak perlu lagi adanya demonstrasi dengan membawa massa, apalagi sampai berbuat anarkistis kembali.

"Dari situlah semua terlihat nantinya, apalagi sebagai Presiden Jokowi sudah membuat pernyataan selalu membuka diri dan siap bekerja sama dalam membangun Indonesia lebih baik. Namun, kalau perusuh yang merusak demokrasi, maka harus ditindak tegas," tutup Erick.



Sumber: Suara Pembaruan